BANTENRAYA.COM – Pemkot Cilegon melalui Dinas Sosial atau Dinsos Kota Cilegon mengusulkan 500 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM untuk mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif ataun UEP kepada Pemprov Banten.
Hal itu terungkap usai Dinsos Kota Cilegon dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Kota Cilegon menggelar Rapat Sinergitas dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Sosial di Provinsi Banten yang digelar di Aula Bappeda Kota Cilegon, Selasa, 21 November 2023.
Kepala Dinsos Kota Cilegon Damanhuri mengatakan, dari 500 KPM yang diusulkan mendapatkan UEP tersebut, hanya sekitar 362 KPM yang rencananya akan terealisasi.
“Nanti di tahun 2023 ini ada bantuan yang namanya UEP yang diluncurkan oleh Pemprov Banten. Itu kita usulkan 500 KPM tapi yang direalisasikan 362 kalau gak salah. Mudah-mudahan itu bisa segera terealisasikan,” katanya.
Menurut Damanhuri, bantuan UEP tersebut merupakan salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten, khususnya di Kota Cilegon.
Selain bantuan UEP, pihaknya juga mengusulkan bantuan untuk para penyandang disabilitas di Kota Cilegon.
“Kita mohonkan nanti bentuknya seperti kursi roda, alat bantu pendengaran, atau kaki palsu. Itu nanti kita sampaikan ke provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten Gunawan Rusminto menjelaskan, rapat tersebut digelar dalam rangka penyamaan visi dan program untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten.
Baca Juga: Kamera CCTV di Gudang Logistik KPU Kabupaten Pandeglang Ditambah
“Untuk jumlah warga miskin di Provinsi Banten saya lupa berapa jumlahnya, tapi kalau untuk keseluruhan Provinsi Banten bisa menekan semua angka kemiskinan ini terbukti kemarin dapat penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada Pj Gubernur Banten. Walaupun tidak semuanya, tapi kita bisa menekan,” katanya.
Sedangkan beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemprov Banten dalam menekan angka kemiskinan tersebut di antaranya program UMKM, dan bantuan sosial untuk warga yang disalurkan melalui pemerintah daerah masing-masing di Provinsi Banten.
Gunawan juga mengungkapkan bahwa jika ada warga yang belum tersentuh bantuan oleh pemerintah daerah setempat, Pemprov Banten dapat mengintervensi untuk menyalurkan bantuan tersebut.
“Pemerintah Provinsi kan wakil dari Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota kalau misal ditemukan ada indikator tersebut di daerah,” ujarnya.
Baca Juga: Lulus Tes SKD CPNS 2023, Apa Tahapan Selanjutnya? Cek Jadwal Lengkap Seleksi di Sini
“Makanya kita juga butuh peran kontribusi teman-teman kepada kami bahwa di desa ini lho yang belum tersentuh. InsyaAllah gak pernah putus kita lakukan hubungan ini dengan Pemkab maupun kota,” pungkas Gunawan.***
