SERANG, BANTEN RAYA-Kasus dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh Universitas Painan yang menyeret Sudadio salah seorang guru besar Universitas Sultan Ageng Tirtyasa (Untirta) rupanya menjadi perhatian serius Untirta.
Kepada Banten Raya Rektor Untirta Fatah Sulaiman menyampaikan bahwa kasus pemalsuan yang terjadi merupakan tanggungjawab personal yang bersangkutan. Hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan institusi Untirta.
“Apalagi yang bersangkutan dalam memimpin perguruan tinggi swasta tersebut tanpa pemberitahuan dan ijin dari pimpinan institusi Untirta,” tegas Rektor Fatah, kemarin.
Menurutnya, peristiwa ini menjadi pelajaran buat semua. Secara pribadi dan institusi Rektor Fatah memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang telah sigap melacak potensi pemalsuan perijinan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Saya mendukung untuk proses lebih lanjut secara hukum dan diusut tuntas, untuk memberikan pelajaran dan efek jera kepada siapapun, yang melakukan tindakan yang tidak terpuji dan mencoreng nama baik pendidikan tinggi,” ungkapnya.
“Sebab telah terjadi pembohongan publik dan berpotensi merugikan masyarakat. Semoga tidak terulang kasus seperti ini,” sambung Rekror Fatah.
Senada disampaikan Humas Untirta Veronica Dian Faradisa mengatakan, terkait berita yang beredar tentang status Universitas Painan dimana salah satu dosen Untirta menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, dengan ini disampaikan bahwa secara kelembagaan Untirta ikut prihatin terhadap kasus yang menimpa Universitas Painan, khususnya dan dunia pendidikan tinggi pada umumnya di Propinsi Banten.
“Untuk itu biarlah kasus ini sepenuhnya menjadi ranah pihak Kemendikbudristek dan penegak hukum dalam penyelesaiannya,” kata Dian.
Ia mengaku bahwa Prof. Dr. Sudadio, M.Pd adalah Dosen Untirta yang mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan status sebagai Guru Besar. Perihal yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua STIH Painan, Untirta tegaskan bahwa menurut data kepegawaian yang bersangkutan belum pernah meminta izin kepada rektor dalam rangka menjabat sebagai Ketua STIH.
“Berdasarkan hal tersebut maka segala sesuatu yang terkait dengan kasus Universitas Painan, para mitra media dipersilahkan mengkonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, karena kasus ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Untirta,” tegasnya.
Sementara itu, Sudadio melalui sambungan telepon kepada Banten Raya mengaku sudah membuat tim, sehingga dirinya tidak boleh berbicara sendiri-sendiri. Dan meminta wartawan Banten Raya untuk menghubungi Rahmat, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Painan.
“Saya mohon maaf karena sudah memiliki organisasi bantuan hukum, maka saya tidak boleh bicara sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ia mengaku hal tersebut bertujuan demi tertib. Terkait membawa nama baik untirta, Sudadio menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan, karena masih ada praduga tak bersalah. “Hal yang terpenting sata ini adalah segara sesuatu ada hikmahnya,” imbuhnya.
Terpisah, Tim Kuasa Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan Rahmat mengatakan, bahwa STIH Painan secara legalistas formal S1 dan S2 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan terdaftar. Sedangkan STIH Painan berbeda dengan Universitas Painan.
Ia mengisahkan Ketua Yayasan STIH Painan berkeinginan untuk melebarkan sayapnya dengan mengubah dari STIH Painan menjadi Universitas Painan Nasional. Tentunya untuk melakukan perubahan tersebut membutuhkan sejumlah persyaratan, salah satunya dengan adanya penambahan fakultas dan program studi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Berkaitan dengan itu, lanjutnya, pihak STIH Painan mendapatkan informasi bahwa STIE Kediri sudah vakum dan tidak ada aktivitas kegiatan belajar mengajar. Kemudian, pihak Yayasan STIH Panian berkeinginan untuk membeli STIE Kediri untuk melengkapi persyaratan agar STIH Painan bisa menjadi Universitas Painan Nasional.
“Posisinya sama saat yayasan membeli STIH Painan Sumatera Barat diambil alih menjadi STIH Painan Tangerang dan Serang,” katanya.
“Dari informasi tersebut, Ketua Yayasan STIH Painan memiliki kawan bernama Ma’ruf yang kemudian memperkenal Ketua Yayasan STIH Painan dengan seseorang yang berasal dari Dikti berinisial NP,” sambung Rahmat.
Masih kata Rahmat, dari perkenalan tersebut Ketua Yayasan STIH Painan meminta tolong kepada NP untuk mengurus proses pengambilan alih STIE Kediri. Semua prosedur sudah dilakukan oleh Yayasan STIH Painan.
“NP ini menyanggupi untuk membantu pengambilan alih tersebut, dan semua prosedur yang berlaku sudah dipenuhi oleh Yayasan STIH Painan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Kemudian, beberapa waktu kemudian NP memberikan surat keputusan penyerahan STIE Kediri ke STIH Painan. Pihak Yayasan STIH Painan tidak curiga dan tidak tahu bahwa surat keputusan tersebut palsu.
Dengan bermodalkan surat keputusan tersebut, kata Rahmat, pihak Yayasan STIH Painan mengurus izin S2 Kenotariatan, S3 hukum dan peralihan menjadi Universitas Painan Naisonal kepada LLDikti.
“Ternyata setelah dilakukan pelacakan oleh LLDikti terungkap bahwa surat keputusan dari NP merupakan palsu. Ketua Yayasan STIH Painan dan Pak Sudadio adalah korban, karena mereka tidak tahu bahwa surat keputusan tersebut tersebut palsu,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Rahmat membatah bahwa klainnya sudah dinyatakan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Karena pihak penyidik belum melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka.
“Minggu ini kami akan datang ke Polda Metro Jaya untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Termasuk mealporkan media ke dewan pers terkait pemberitaan yang sudah ramai,” tegasnya. (satibi)
