SERANG, BANTEN RAYA-Dalam rangka memberikan perlindungan hak perempuan dan anak dalam situasi darurat bencana dan kondisi khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten menggelar sosialisasi perlindungan hak perempuan dan anak.
Dalam sambutannya Kepala DP3AKKB Banten Sitti Ma’ani Nina menyampaikan dalam upaya perlindungan perempuan dalam pengurangan resiko bencana di Provinsi Banten diperlukan kajian-kajian yang terus-menerus dalam berbagai forum, yang melibatkan berbagai kalangan dan komunitas.
Hal tersebut mengingat peran perempuan cukup signifikan kontribusinya dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana, karena perempuan memainkan peran penting dalam manajemen resiko dan membangun ketangguhan, namun hal tersebut tidak direkognisi dan tidak diberitakan.
“Pengalaman kondisi darurat bencana dan kondisi khusus yang telah terjadi menunjukkan bahwa segala kondisi perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban, dan merekalah yang paling menderita pada situasi tanggap darurat sampai pasca bencana,” kata Nina yang disampaikan kepada peserta zoom meeting, Rabu (17/3).
Ia menilai, kondisi akibat bencana bagi perempuan lebih mudah mengalami depresi dan gangguan psikososial, dan pada umumnya lebih sulit untuk menerima dan lebih sulit untuk melupakan peristiwa tersebut.
Hilangnya keluarga, kata NIna, harta kekayaan menambah tekanan batin pada mereka sampai tingkat depresi dan trauma. Akan tetapi pengalaman bencana juga menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya sebagai kaum yang rentan, tapi perempuan juga sebagai “care giver” keluarga yaitu perempuan yang berperan dalam kontribusi yang penting untuk memperhatikan kelangsungan hidup keluarga, bahkan dalam keadaan sulit ketika bencana itu datang.
Terpisah, Anggota Komisi V DPRD Banten H. Ahmad Fuady menyampaikan banyaknya aduan yang masuk terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi perhatian serius Komisi V DPRD Banten.
BacaJuga
Salah satu yang dilakukan Komisi V DPRD Banten adalah, mengajak seluruh elemen baik pemerintah maupun pihak swasta untuk memberikan dan memperhatikan hak bagi perempuan dan anak, mengimplementasikan Undnag-undnag perlindungan terhadap perempuan dan anak dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.
“Kami juga melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian keluarga, menyusun perda konflik sosial dan menyediakan konselor bagi korban kekerasan dalam rumah tangga,” ujarnya. (satibi)
