SERANG, BANTEN RAYA – Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Banten menargetkan program redistribusi tanah di Banten sebanyak 5.000 bidang pada 2021 ini. Program tersebut dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Demikian terungkap dalam kegaiatan penyuluhan redistribusi tanah kategori V tahun 2021 secara virtual, akhir pekan kemarin. Kegiatan tersebut digelar Kantor Wilayah ATR/BPN BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.
Seperti diketahui, redistribusi tanah adalah program pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform. Diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
Dalam paparan Kantor Wilayah ATR/BPN Banten, di 2021 terdapat program redistribusi tanah sebanyak 5.000 bidang di Banten. Dari jumlah tersebut, 3.700 bidang diantaranya berada di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Rincian di Desa Citorek Timur 1.300 bidang, Citorek Tengah 1.000 bidang, Citorek Sabrang 500 bidang, Citorek Barat 300 bidang dan Citorek Kidul 600 bidang.
BacaJuga
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng membenarkan, adanya program redistribusi tanah sebanyak 5.000 bidang di Banten pada 2021. Program prioritas pertanahan yang miliki peran penting untuk membantu menyejahterakan masyarakat harus tetap berjalan. Adapun Citorek yang dipilih karena menjadi program lanjutan dari kegiatan serupa di tahun sebelumnya.
“Redistribusi tanah di Citorek ini merupakan lanjutan dari tata batas yang sudah dilakukan tahun 2018. Kemudian kelanjutan dari kegiatan redistribusi di tahun 2020,” ujarnya.
Ia menuturkan, selain menjadi lokasi redistribusi tanah, daerah yang berada di sekitar lokasi redistribusi tanah di Citorek akan ditetapkan menjadi lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). “Sehingga tahun 2021 ini diharapkan lima desa di Citorek menjadi desa lengkap terpetakan,” katanya.
Lebih lanjut dipaparkan Abeng, bahwa subjek yang diusulkan oleh kepala desa untuk program redistribusi tanah harus sesuai kategori penerima. Pengukuran dan pengumpulan data fisik atau data yuridis secara simultan akan mulai dilaksanakan pada 25 hingga 26 Januari mendatang.
Untuk mempercepat penyelesaiannya, ia mengajak masyarakat untuk memasang patok atau batas bidang tanah. Selanjutnya juga mulai mempersiapkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan petugas.
“Jadi kalau nanti luasannya berbeda antara surat dengan dengan hasil ukur, itu karena sesuai tanda batas yang ditetapkan oleh Bapak dan Ibu serta telah disetujui oleh tetangga batas,” ungkapnya.
Lebih lanjut Abeng juga meminta, dalam rangka percepatan program itu agar secara teknis dibahas lebih lanjut mengenai ketentuan sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Kegiatan itu agar melibatkan Pemkab Lebak, sekaligus setelah berkas lengkap atau setiap ada berkas yang dinilai sudah cukup signifikan bisa diselenggarakan. Lalu juga mengenai ketentuan anggaran penyediaan materai.
“Atas dukungan yang luar biasa dari Pemkab Lebak dan komitmen dari para jaro (kepala desa-red) kita wujudkan dalam waktu singkat. Kita akan selesaikan di akhir Maret atau paling lambat awal April, kita bisa menyerahkan sebanyak 3.700 sertifikat kepada masyarakat,” tuturnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, saat ini Pemrpov Banten juga telah mempererat kerja sama dengan ATR/BPN, terutama untuk penyertifikatan aset daerah berupa lahan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengamanan. Untuk 2021 sendiri ditargetkan ada 250 bidang tanah milik Pemprov Banten untuk disertifikasi.
“Di 2022 mudah-mudahan seluruhnya sudah bersertifikat atau sebanyak 1.022 bidang. Kami juga melakukan hal yang sama untuk aset situ. Beberapa situ ada yang sudah alih fungsi. Ada yang bukan situ lagi, itu yang sedang kita telusuri dan perlu waktu,” ujarnya. (dewa)
