BANTENRAYA.COM – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan pemerintah perlu menurunkan inflasi sesegera mungkin, terutama pada Desember dan Januari.
Ketika pemerintah mampu menurunkan inflasi, maka Bank Indonesia (BI) diprediksi tidak akan terlalu agresif untuk menaikkan suku bunga acuan.
“Dari kondisi tersebut, pemerintah mungkin perlu menurunkan tingkat inflasi segera, terutama pada bulan Desember dan Januari, terutama untuk barang bergejolak,” ujarnya di Jakarta, Senin 19 Desember 2022.
“Hal ini disebabkan oleh kemungkinan BI untuk menaikan suku bunganya pada Kuartal 1 2023,” terangnya.
Menurut Josua, kondisi inflasi Indonesia pada saat ini cenderung mengalami normalisasi. Ia memperkirakan inflasi pada akhir 2023 bisa berada di bawah 4 persen.
“Oleh karena itu, dari sisi inflasi, diperkirakan pada akhir 2023 mendatang akan berada pada kisaran 3,0 persen-3,5 persen,” terangnya.
Baca Juga: Coba Link Ujian Anime Lovers Docs Google Form, Cek Apakah Kamu Wibu atau Bukan?
Meski demikian, Josua menyarankan pemerintah mewaspadai goncangan pada rupiah ketika resesi global benar-benar terjadi.
Karena hal itu akan memicu kenaikan harga barang yang didatangkan dari luar negeri.
“Salah satu risiko yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini terkait inflasi adalah potensi shock pada rupiah di saat sentimen risk-off menguat bila resesi terjadi, yang berakibat pada kenaikan harga barang input,” tegasnya.
Baca Juga: Selalu Muncul, Ridwan Kamil Titip Pesan kepada Kucing ‘Penunggu’ Makam Eril
Ketika pemerintah mampu menahan inflasi sehingga harga barang tidak terlalu tinggi, maka BI juga akan mempertahankan suku bunga acuan.
Namun, ketika kenaikan harga tidak terbendung, BI diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan menjadi 6 persen pada 2023.
Hal itu akan mengulang sejarah 2018, ketika suku bunga mencapai 6 persen pada akhir 2018, pelambatan ekonomi cenderung terjadi pada 2019.
Baca Juga: Iwan Out! Gobang Gabung Cecep cs Lawan Preman Suruhan Bang Edi di Episode Terakhir Preman Pensiun 7
Dilema
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut kondisi dilematis yang menjadi tantangan perekonomian ke depan.
Pertama, menurunkan inflasi dengan menaikkan tingkat suku bunga. Kedua, menurunkan suku bunga dalam menghadapi resesi agar roda perekonomian dapat terus bergerak.
“Tapi tahun depan itu 2 hal itu terjadi sekaligus. Inflasi tinggi. resesi berat,” ungkapnya.
Baca Juga: Setelah Bang Edi, Kini Giliran Remon Beri Bocoran Soal Preman Pensiun 8: Saya Selalu Rindu Order
“Jadi menaikkan tingkat bunga makin resesi, tak menaikkan tingkat bunga inflasinya naik terus. Ini suatu dilema yang luar biasa,” ujarnya.
Pemerintah meyakini perekonomian Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian global dan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Pada Triwulan III-2022, perekonomian Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan 5,72% (yoy).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 5,3 persen.
Baca Juga: Sudah Dinaturalisasi, Sandy Walsh Tak Masuk dalam Daftar Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2022
“Dengan pertimbangan berbagai risiko global dan domestik, kami optimis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% tahun 2022 dan sebesar 5,3% di tahun 2023,” terang Airlangga.
Sedangkan eneliti Makro Ekonomi dan Pasar Keuangan LPEM UI Teuku Riefky mengatakan perlunya bank sentral untuk menjaga agar arus modal keluar realtif bisa dikendalikan.
“Untuk itu BI tentu perlu menjaga rate differential sekaligus memperhatikan laju inflasi domestik serta nilai tukar rupiah,” tuturnya.
Baca Juga: Aris Nugraha Beberkan Alasan Preman Pensiun Miliki Episode Singkat Dibanding Tukang Ojek Pengkolan
“Jadi kalau the Fed masih akan agresif BI pun tampaknya harus menjaga agresivitas pengetatan suku bunga untuk menjaga agar arus modal keluar bisa relatif terkendali dan stabilitas nilai tukar rupiah bisa terjaga,” kata Teuku Riefky.
Kemudian untuk menjaga laju inflasi, Teuku Riefky mengatakan, sejumlah ‘extra effort’ yang dilakukan pemerintah harus terus dilakukan.
“Selain dari kebijakan moneter konvensional, sejauh ini koordinasi TPIP-TPID dan penebalan jaring pengaman sosial relatif mampu mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat,” ungkap dia. ***
