BANTEN RAYA.COM – Pjs Walikota Cilegon Nana Supiana membuka opsi untuk pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) jika realisasi pendapatan hingga akhir tahun tidak maksimal. Pemotongan TPP sebesar 50 persen tersebut akan menjadi opsi terakhir jika nantinya skema Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi untuk belanja daerah.
Diketahui, berdasarkan data yang dihimpun Banten Raya potensi pendapatan yang ada dalam PAD diprediksi akan meleset. Hal tersebut bisa membuat keuangan atau neraca belanja dan pendapatan tidak seimbang, sehingga jika PAD tidak maksimal sampai akhir tahun, maka skema pemotongan TPP ASN bisa dilakukan.
Belanja daerah sendiri yang sudah terealisasi sebesar 64 persen dari total Rp2,2 triliun di APBD perubahan. Termasuk pendapatan total yang sudah direalisasikan yakni sebesar 68 persen atau hanya tersisa sebesar 4 persen saja di keuangan daerah.
Adanya turbulensi anggaran tersebut membuat OPD mengencangkan ikat pinggang. Bahkan, sejumlah program dipastikan tidak bisa direalisasikan. Hal itu juga untuk mengantisipasi adanya gagal bayar yang dilakukan pemerintah.
Nana menyatakan, bisa jadi opsi pemotongan TPP dilakukan. Hal itu bisa jika nantinya realisasi pendapatan itu tidak bisa dipenuhi sesuai dengan target. Sebab, TPP ini memang harus dibayarkan dari PAD tidak boleh dari DAU atau DAK.
Baca Juga: Selain Kenaikan 11,6 Persen, Buruh Tuntut Lagi Pengusaha Bayarkan UMSK
“Bisa jadi akan sampai kesana, bisa jadi. Kalau selama inikan sebenarnya gini, kita ingin memastikan kerja-kerja aparatur itu tentu mereka harus dijamin kesejahteraanya, selama ini kalua anggaran baik-baik saja kita akan tetap pertahankan apa kondisi ada, jika tidak baik-baik saja itu bisa dilakukan. Itu terjadi saat covid 19, misalnya Provinsi Banten saat covid itu 50 persen yang dibayarkan. karena kondisi keuangan kemampuan daerah tidak cukup,” katanya usai rapat pimpinan kepala OPD di Aula Setda II Cilegon, Senin (18/11).
Nana menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan perhitungan masih akan cukup untuk TPP. Namun, tentu jika nantinya kondisi tidak bisa maka itu bisa dilakukan.
“Ini berlaku satu Indonesia, ketika anggaran tidak cukup karena sumber anggaran itu dari PAD (bayar TPP-red), jadi jika tidak baik-baik saja maka itu dilakukan. Tapi masih cukup dan evaluasi kita masih cukup (membayar TPP-red),” jelasnya.
Nana menjelaskan, ada efisiensi yang terus dilakukan dalam berbagai program, misalnya soal makan minum, perjalanan dinas dan beberapa lainnya.
“Ini dilakukan dalam sinkronisasi menjaga keuangan, sehingga memang ada efisiensi yang dilakukan dalam belanja,” jelasnya.
Baca Juga: Pemprov Upayakan Pekerja Tani Milenial Untuk Atasi Penganggur
Salah satu kepala dinas yang enggan disebutkan namanya mengaku, tidak masalah serapan anggaran meleset atau minim.
BACAJUGA:
“Yah susah mau jalan programnya. Pasrah saja,” ucapanya.
Terpenting, paparnya tidak ada belanja pegawai yang ditunggak dan dipotong.
“Yang penting tidak ada anggaran TPP yang dipotong,” ujarnya.
Turbulensinya anggaran, tegasnya, diprediksi akan terjadi sampai awal 2025 nanti.
Terutama soal di 3 bulan awal 2025. Dimana, pendapatan belum akan stabil.
“Ini sampai tahun depan. Jadi kencangkan ikat pinggang,” ujarnya. (***)
