BANTENRAYA.COM – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Banten Wawan Gunawan menanggapi wacana penutupan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Suralaya di Kota Cilegon.
Wawan mengatakan, wacana penutupan PLTU Suralaya sebagai sumber pemenuhan energi listrik Jawa-Bali bukan lah solusi dari penanganan polusi yang terjadi di Kota Jakarta.
Menurut Wawan, perlu adanya energi terbarukan yang digunakan oleh PLTU Suralaya agar tetap beroperasi.
“Saat ini itu baru isu aja seperti apa, ya mudah-mudahan nggak (disuntik mati). Karena kalau disuntik mati PLTU di kita, nanti nyala lampunya dari mana? Kendaraan-kendaraan listrik, perabot elektronik mau dicolokin kemana kalau tidak ada PLTU-nya,” kata Wawan, Senin, 16 September 2024.
Baca Juga: Kebakaran Gudang Triplek di Jawilan Sulit Dipadamkan, BPBD Kabupaten Serang Ungkap Penyebabnya
Wawan mengatakan, energi terbarukan seperti sistem co-firing bisa diterapkan oleh PLTU Suralaya agar tetap beroperasi tanpa menimbulkan banyak polusi, karena sejauh yang ia ketahui, saat ini PLTU Suralaya masih menggunakan batubara sebagai sumber energi utama.
Sehingga, dampak dari penggunaannya adalah terdapat energi karbon yang berlebih.
“Kalau dari kami (Pemprov Banten) sudah melakukan aksi-aksi, baik dari adanya Perda (peraturan daerah) dari Pak Gubernur dan Perda dari Kementerian juga terkait pembatasan penggunaan batu bara,” katanya.
“Penggunaan co-firing bisa jadi solusi sebagai subsitusi pengganti dari batu bara. Karena pada rasio tertentu co-firing bisa menjadi substitusi batubara dengan bahan biomassa seperti wood pellet, cangkang sawit dan sawdust (serbuk gergaji),” sambungnya
Baca Juga: Tips Menggunakan Mesin Cuci Front Loading Supaya Awet
Wawan menerangkan, terkait polusi yang terjadi saat ini, menurutnya, hal itu bukan hanya terjadi akibat dari PLTU Suralaya saja.
BacaJuga
Melainkan, kata dia, penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi yang saat ini dinilai sudah lebih banyak.
“Salah satu penyebabnya udara cemaraan yang kurang baik itu ya karena perbatasan. Yang namanya DKI, Banten, Jabar itu kan pemicunya, salah satunya adalah kendaraan,” terangnya.
“Gak mungkin kita membatasi masyarakat memiliki kendaraan. Kan itu hak mereka. Kita melakukan aksi lainnya dengan melakukan uji emisi kendaraannya. Dan itu sudah kita lakukan,” tambahnya.
Wawan juga mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan antisipasi permasalahan polusi dengan meluncurkan program Indonesia FOLU Net Sink 2030.
Ia menjelaskan, FOLU Net Sink 2030 merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan, dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.
“Ya mudah-mudahan degan adanya program ini bisa kita antisipasi ya (pencemaran udara),” pungkasnya.
Sementara itu, sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah merestui rencana suntik mati atau pensiun dini PLTU Suralaya demi perbaikan kualitas udara Jakarta.
Baca Juga: Harga Kebutuhan Pokok Anjlok Pada Momen Maulid Nabi Muhammad SAW, Tomat Hanya Rp 8 Ribu Per Kilogram
Luhut mengatakan, indeks kualitas udara Jakarta berada di 150-200 atau level yang tidak sehat.
Ia juga menegaskan, langkah pemerintah untuk mengkaji kemungkinan penghentian operasional PLTU Suralaya karena berumur lebih dari 40 tahun.
Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai, rencana tersebut harus mempertimbangkan kehadiran sumber energi baru dan terbarukan (Aebt) sebagai pengganti untuk memastikan kelangsungan pasokan energi berkelanjutan.
Ia mengatakan PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, memiliki emisi yang sangat tinggi. Sehingga rencana pensiun dini perlu direncanakan dengan baik.
Baca Juga: Lesatarikan Khazanah Budaya, Pemkot Tangerang Gelar Pawai Maulid Nabi Muhammad SAW
Diketahui, PLTU Suralaya memproduksi sekitar 50 persen dari total produksi PT Indonesia Power, dan menyumbang 17 persen dari energi listrik kebutuhan Jawa-Madura-Bali.***
