BACAJUGA:
BANTENRAYA.COM — Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten sepakat dan mendorong upaya menginvestigasi adanya honorer siluman yang ada di Provinsi Banten.
Langkah ini disambut baik oleh para honorer untuk menjernihkan data jumlah honorer yang ada di Provinsi Banten.
Ketua Umum Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya setuju dengan upaya yang dilakukan oleh BKD Banten, Inspektorat Banten, dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten yang sedang memverifikasi dan memvalidasi data honorer yang ada di wilayah Provinsi Banten.
Baca Juga: Lirik Lagu Kutunggu Senyummu jadi Soundtrack Film Sayap Sayap Patah dari Ipang Lazuardi
Verifikasi dan validasi ini penting untuk mengetahui keberadaan honorer yang betul-betul merupakan honorer yang selama ini bekerja. Juga honorer siluman yang hanya ada namanya dan menerima honor namun tidak bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
“Saya selaku Ketua Umum Forum Honorer mendukung sepenuhnya Langkah-langkah yang dilakukan oleh BKD, Inspektorat, Ombudsman yang telah melakulan Langkah-langkah cepat berkaitan dengan adanya dugaan guru non ASN siluman di sekolah SMA, SMK, ataupun SKH,” kata Taufik, Selasa, 30 Agustus 2022.
Taufik mengatakan, keberadaan honorer siluman akan merugikan keuangan daerah karena mereka diberikan honor namun tidak bekerja secara riil membantu OPD yang ada di Provinsi Banten.
Keberadaan honorer siluman juga akan membuat cemburu para honorer lain yang selama ini benar-benar bekerja setiap hari membantu kerja-kerja ASN yang ada di OPD masing-masing.
“Maka dari itu kami dari forum honorer sepakat dengan Langkah-langkah yang telah dilakukan BKD Dan OPD terkait dalam melakukan verifikasi,” ujarnya.
Taufik mengatakan sebetulnya dari awal forum sudah mengusulkan kepada pemerintah provinsi Banten khususnya BKD Provinsi Banten agar melakukan validasi data honorer yang ada di Provinsi Banten.
Baca Juga: Keranjingan Makan Petai, Ariel Tatum Pernah Habiskan 3 Papan Seorang Diri
Hal ini penting untuk mengetahui jumlah real honorer di Provinsi Banten sehingga akan dapat terlihat berapa sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk honor para honorer tersebut.
“Apalagi jika terbukti benar ini menjadi masalah bagi Pemprov Banten karena berkaitan anggaran dan menjadi kerugian negara apalagi jika jumlahnya sangat besar yang oknum guru silumannya ini,” ujarnya.
Selamat data ini tidak real dan tidak valid maka keuangan negara akan terus dirugikan.
Apalagi, beberapa waktu yang lalu jumlah honorer ketika akan didata mengalami fluktuasi turun naik jumlahnya sehingga dapat dicurigai bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan momentum adanya pendataan honorer ini untuk meraih keuntungan sendiri.
“Dari awal kami sudah minta kepada BKD agar dilakukan pendataan yang maksimal dikarenakan jumlah honorer yang ada di Banten dari pertama pendataan selalu naik turun jumlahnya alias tidak tetap,” ujarnya.
Ketua Forum Honorer Non Kategori Sekretariat DPRD Banten Wiwik Wahab mengatakan honorer di Setda DPRD Provinsi Banten yang menjadi salah satu OPD percontohan melakukan verifikasi dan validasi sejak hari Senin.
Dalam verifikasi dan validasi itu setiap honorer harus datang sendiri dan tidak bisa diwakilkan.
Bila tidak bisa datang karena berhalangan misalkan sakit maka pihaknya meminta agar BKD Provinsi Banten dan inspektorat Provinsi Banten memberikan waktu agar honorer tersebut bisa menyusul mengikuti tahapan proses verifikasi dan validasi.
Proses verifikasi dan validasi untuk honorer di setda DPRD Provinsi Banten pada hari pertama diperuntukkan bagi honorer yang ada di Bagian Umum dan Humas. Sementara untuk hari kedua diperuntukkan bagi honorer yang ada di Bagian Keuangan, Persidangan, dan Pamdal. *
