BANTENRAYA.COM – Pemkot Cilegon melakukan rapat internal menyikapi wacana akan dihapuskannya tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Di Kota Cilegon sendiri, ada 4.614 orang tenaga honorer yang bekerja di Pemkot Cilegon yang terdiri dari pengemudi, tenaga keamanan, tenaga kebersihan, guru, tenaga administrasi hingga tenaga teknis lainnya.
Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin mengatakan, menyikapi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pihaknya melakukan rapat untuk merumuskan metode penyelamatan tenaga honorer.
Baca Juga: Update Harga Tiket Konser The Boyz 2022 di Jakarta Lengkap Dengan Link Beli
“Kita bersama Bappeda, BPKAD, BKPP, merumuskan rencana aksi, kita ditenggat waktu sampai Oktober 2023 terkait wacana pemerintah pusat (penghapusan tenaga honorer),” kata Maman, Rabu 8 Juni 2022.
BACAJUGA:
Dikatakan Maman, Pemkot Cilegon saat ini mulai menghentikan atau moratorium pengangkatan tenaga honorer atau non ASN baru.
Bukan hanya diberhentikannya pengangkatan tenaga honorer, Pemkot Cilegon juga merumuskan tenaga honorer mana saja yang memang dibutuhkan oleh Pemkot Cilegon ke depan.
Baca Juga: Penantian Panjang Timnas Indonesia dan Sejarah Kemenangan 42 Tahun yang Terulang usai Bungkam Kuwait
“Kita menghentikan pengangkatan honorer. Kita merumuskan tenaga honorer yang saat ini ada,” tuturnya.
“Masih sangat dibutuhkan oleh Pemkot Cilegon untuk birokrasi dan pelayanan publik, tentu ada kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki,” ucapnya.
Kata Maman, saat ini pihaknya mencari formula agar tenaga honorer tidak dihilaangkan begitu saja.
Baca Juga: Walikota Serang Dihadiahi Golok Peninggalan Prabu Siliwangi Bernama Kala Petok
Terutama, untuk tenaga teknis ataupun administrasi. Sementara, untuk tenaga kebersihan, pengemudi, dan tenaga keamanan menjadi outsorcing.
“Ada honorer tertentu yang bisa menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Kalau guru, banyak P3K. Mudah-mudahan ada kebijakan lain dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Achmad Jubaedi mengatakan, adanya wacana penghapusan tenaga honorer, Pemkot Cilegon tidak tinggal diam dan sudah mencari formula agar tenaga honorer tidak dihilangkan begitu saja.
“Kita sedang menghitung berapa yang bisa beralihdaya menjadi outsorcing seperti tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan pengemudi, berapa guru yang akan menjadi P3K,” katanya.
Jubaedi juga mengusulkan ke pemerintah pusat agar kuota P3K terus ditambah.
“P3K kan ada kuota untuk guru berapa, tenaga teknis berapa. Setidaknya tahun ini 1.500 jadi P3K, ditambah lagi yang alihdaya ke outsorcing sekitar 900, jadi ya tinggal sisanya berapa, dari 4.614 orang sekitar 2.500 terselamatkan.
“Tahun depan ditambah lagi, P3K dengan kuota yang ditambah, nanti yang terselamatkan bertambah lagi, nanti kita terus berupaya agar yang lain juga terselamatkan, mudah-mudahan ada kebijakan lain dari pemerintah pusat,” harapnya. ***
