BANTENRAYA.COM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial. Kegiatan itu sengaja dilakukan agar pemberian bantuan bagi warga kurang mampu berjalan baik dan tepat sasaran.
Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang Nuriah mengatakan, tujuan utama dilakukannya rakor evaluasi dengan para pendamping tersebut untuk memperbaiki persoalan di lapangan terkait pemberian bantuan sosial.
“Kita rakor dengan tim kor bansos Pandeglang dan menghadirkan semua pendamping baik PKH (Program Keluarga Harapan) atau TKSK,” katanya, Selasa 26 April 2022.
Baca Juga: Disnak Lebak Buka Layanan Pemeriksaan Keswan Gratis
Nuriah menjelaskan, rakor yang dilakukan pihaknya terkait penyaluran bansos pada bulan Januari sampai April yang sudah disalurkan kepada masyarakat. Persoalan yang muncul pada saat penyaluran bantuan tersebut akan dicarikan solusinya dan tidak terulang dikemudian hari.
“Di lapangan jangan sampai ada KPM yang tidak dapat, sebelumnya dapat sekarang tidak dapat. Kemudian pada saat mendapatkan bantuan jangan berlebihan,” katanya.
Nuriah memastikan, pihaknya akan terus melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial tersebut. Tujuannya, bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tepat sasaran.
Baca Juga: Alat Ukur Liter SPBU di Kabupaten Lebak Diperiksa untuk Antisipasi Kecurangan Oknum Penjual
“Kuota yang sudah turun 86.684 melalui POS melalui bank himbara 85.615. Ini yang harus diedukasi kepada para pendamping jangan sampai dalam perbaikan data, mereka yang sudah sejahter kita ganti oleh warga yang kurang mampu,” katanya.
Nuriah menjelaskan, tujuan diberikannya bantuan sosial tersebut sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat akibat melemahnya perekonomian oleh wabah corona. Selain itu, juga sebagai upaya menopang dan mensukseskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang sosial dan kesehatan.
“Tujuan bantuan sosial tujuannya untuk perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan daya beli, dan menekan angka stunting itu yang dari BPNT. Sedangkan dari PKH untuk bantuan permodalan, jangan tergantung semuanya kepada pemerintah,” katanya.
Baca Juga: Tingkatkan Partisipasi Isu Perempuan dan Anak, Ini yang Dilakukan KemenPPPA
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Pandeglang Tb Udi Juhdi mendukung evaluasi program bantuan sosial tersebut. Dia berpesan agar instansi terkait terus melakukan pembaruan data penerima bantuan. “Evaluasi memang harus dilakukan secara berkala. Supaya data yang disajikan itu valid dan tepat sehingga penerima bantuan pun tepat sasaran,” katanya.***



















