BATENRAYA.COM – Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta atau FISIP UMJ Prof. Dr Evi Satispi menyebut program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dikembalikan kepada niat atau rencana awal pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Prof Evi Satispi karena program MBG saat ini pengelolaannya belum dikolaborasikan dengan denga baik.
Padahal, kolaborasi perlu dilakukan baik dengan sekolah maupun orang tua siswa serta kantin sekolah.
Evi mengatakan, jika program MBG dikelola dan dikolaborasikan dengan baik seharusnya tidak menelan anggaran yang sangat besar.
“Pertanyaan apakah masukan dari kami bisa dipakai, belum tentu” ujar Evi saat konferensi pers di aula Kasman Singodimedjo, Sabtu 4 Oktober 2025.
BACA JUGA: 30 Ribu Siswa di Kota Cilegon Terima MBG, Kasus Keracunan Nol
Ia menjelaskan, sehebat dan sebagus apapun makanan jika sudah masuk dalam suatu wadah kemasan maka sudah berubah, apalagi kalau dimakan lebih dari 3 sampai jam.
“Apalagi makanannya harus ada sayur dan buah-buahan, di mana sayur dan buah-buahan sangat rentan dengan jamur dari bakteri,” katanya.
Untuk mencegah hal itu terjadi dan mencegah adanya keracunan yang disebabkan menu MBG, maka harus ada model dalam pengelolaan MBG tersebut.
Sehingga, kasus keracunan tidak terulang lagi.
“Tapi kalau sudah pembagian masalah jatah, bagian perorangan lalu dibentuknya lembaga-lembaga itu persoalan lain,” paparnya.
BACA JUGA: Antisipasi Keracunan, Dindikbud Kota Serang Larang Siswa Bawa Pulang MBG
Dari sisi kebijakan publik, kata Evi, program MBG harus dikembalikan kepada tujuan atau niat awal yaitu untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa atau pelajar, sehingga anak-anak Indonesia menjadi sehat.
“Kalau melihat ke beberapa negara tetangga seperti Korea, Jepang, dan China makanan dimasak langsung dan diberikan saat masih panas,” katanya.
Selain itu, Evi juga mendorong agar program MBG ini bisa dikolaborasikan dengan perusahaan-perusahaan dan hotel, di mana melalui program corporate social responcibility (CSR) bisa dimanfaatkan untuk membantu program MBG.
“Pemerintah juga bisa melihat local wisdom atau kearifan lokal di masing-masing daerah, karena setiap daerah memiliki makanan yang bergizi dan itu bisa dimanfaatkan,” ujarnya.***
