SERANG, BANTEN RAYA – Forum Masyarakat Sipil Antikorupsi (Formasi) Banten mendesak agar hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK di batalkan. Tes tersebut dinilai hanya sebagai upaya memberedel pegawai yang memiliki integritas pemberantasan korupsi.
Seperti diketahui, KPK resmi mengeluarkan Surat Keputusan Asesmen hasil tes wawasan kebangsaan (TWK), dalam surat tersebut berisi 75 pegawai yang tak lolos, belum lama ini. TWK sendiri merupakan implikasi dari Undang-undang KPK yang baru, yaitu alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Formasi dalam rilisnya menyampaikan jika TWK juga sekaligus menjadi ajang untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang dikenal berintegritas, Novel Baswedan salah satunya.
Di sisi lain KPK seperti “tuli” terhadap protes masyarakat sipil di sana sini akibat hasil TWK ini. Alih-alih menjalankan dan meningkatkan profesionalisme, justru melupakan penilaian dan pengamatan publik yang telah konsen dalam melawan korupsi bersama KPK jauh sebelum terpilihnya ketua KPK baru dan Undang-undang KPK yang baru.
Adam Alfian dari Formasi Banten yang terdiri dari Banten Bersih, Indonesia Corruption Watch (ICE), Nalar Pandeglang, Kompak Lebak, Serang Creator, Akademisi Untirta, Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Banten, Koalisi Guru Banten, dan Kelompok Jurnalis Warga menilai, bahwa TWK ini sangat tidak jelas kaitannya dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia mencontohkan seperti ada pertanyaan kenapa belum menikah, apakah salat menggunakan doa qunut hingga menyinggung soal lesbian, gay, biseksual, transdender dan queer (LGBTQ).
Menurutnya, hal itu sangat jauh dari komitmen dan kerja-kerja anti korupsi. Bahkan jauh sebelum itu, penolakan besar-besaran terhadap revisi Undang-undang KPK oleh masyarakat sipil dan mahasiswa telah dilakukan pada 2019 lalu. Namun lagi-lagi pemerintah tak mau mendengarkan dan sekarang justru semakin parah.
BACA JUGA: Mahasiswa Sebut Banten Darurat Korupsi
“Saya rasa kita mesti merespon ini lebih serius lagi. Kita akan dorong masyarakat sipil untuk gelar aksi, kalau bisa besar-besaran di seluruh daerah, sebagai bentuk protes dalam rangka menyelamatkan KPK. Ini sudah gawat, diberedel dari dalam, dan dilucuti lewat Undang-undang KPK yang baru. Fatalnya MK juga telah menolak uji formil Undang-undang KPK yang baru ini,” kata Adam dalam rilisnya, Rabu (12/5/2021).
Karenanya, Formasi kata Adam mendesak agar KPK membatalkan hasil TWK atas 75 pegawai KPK. Merevisi format pertanyaan TWK bagi pegawai KPK. Mengundang Ketua KPK Firli Bahuri untuk tes wawasan anti korupsi bersama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi. (*/muhaemin)
