BANTENRAYA.COM – Modal menjadi Calon Anggota Legislatis atau Caleg di DPRD Provinsi Banten ternyata tidak murah.
Bahkan, seorang Caleg untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten disebut-sebut membutuhkan dana sekitar seharag mobil Mercedes Benz GLS 450 4Matic AMG Line.
Di mana, harga mobil tersebut dikutip dari website www.mercedes-benz.co.id seharga Rp 2.650.000.000.
Sementara, untuk Caleg di tingkat DPRD kabupaten atau kota juga harus menyiapkan dana tak sedikit pula atau minimal sekitar Rp 700 juta.
Baca Juga: Klaim Sekarang! Kode Redeem FF 18 November 2023, Gratis Hadiah Puluhan Diamond dan Skin
Biaya politik di Banten yang mahal terungkap dalam sebuah Diskusi Ngopi Hangat Pemilu 2024 dengan tajuk ‘Bagaimana Ancaman Politik Identitas dan Dinasti, Hoaks, dan Ujaran Kebencian dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia’.
Kegiatan yang digelar di Rumah Kemasan Pandeglang, Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo ini menggandeng beberapa pembicara dari berbagai instansi.
Diantaranya Anggota Bawaslu Banten Zainal Muttaqin, Anggota KPU Pandeglang Samsuri, Anggota Bawaslu Pandeglang Iman Ruhmawan, Ketua MUI Pandeglang KH Zamzami Yusuf, dan dari Akademisi Universitas Mathla’ul Anwar Eko Supriatno.
Kegiatan ini digelar pada hari Kamis, 16 November 2023 dan turut mengundang pemuda, insan pers, serta mahasiswa sebagai audiens.
Baca Juga: Berkisah Tentang Palestina, Intip Sinopsis Film Farha di Netflix yang Jadi Kontroversi Israel
Dalam kesempatannya, Eko Supriatno selaku akademisi menjelaskan terkait iklim politik yang ada di Indonesia.
Dikatakan Eko, untuk menjadi seorang pemimpin yang dipilih melalui kontestasi pemilu, mereka harus mengorek kantong yang dalam, saking mahalnya biaya politik saat ini.
“Untuk jadi caleg kita modal berapa? Untuk tingkat kabupaten sampai 700 juta, caleg provinsi (DPRD Provinsi Banten) saya dengar 2,5 M (miliar), dan pusat pasti lebih mahal lagi. Makin tinggi tingkatannya maka modalnya makin banyak. Begitulah harga demokrasi kita,” Kata Eko kepada audiens.
Eko menambahkan, menurutnya penyelenggaraan pemilu bukan hanya soal berapa kuantitas dari jumlah pemilihnya.
Baca Juga: UPDATE! Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini, Jumat, 17 November 2023
BACAJUGA:
Akan tetapi, bagaimana semua golongan bisa memberikan hak suaranya sesuai hati nurani, bukan karena propaganda politik identitas.
“Pemilu harus diselenggarakan secara substansif, bukan hanya prosedural,” sebutnya.
Masih di tempat yang sama, anggota Bawaslu Provinsi Banten, Zainal Muttaqin mengatakan bahwa pemilu di Banten masih sangat riskan dalam penggunaan politik identitas.
Dikatakannya, politik identitas sangat memungkinkan menumbuhkan permasalahan baru kemunculan sekat-sekat pembeda kelompok.
“Sebetulnya baik-baik saja jika kita menggunakan politik identitas pada konteks yang sehat. Tapi kadang dipelintir apalagi jika menggunakan agama karena in sangat sensitif,” ucapnya.***
