BANTEN RAYA.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menargetkan pembangunan 110 unit rumah layak huni sepanjang 2025, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Dinas Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Banten, Rachmat Rogianto, menjelaskan bahwa, program ini merupakan tindak lanjut dari usulan yang disampaikan pemerintah kabupaten/kota.
“Pada tahun ini, kami menerima usulan perbaikan sebanyak 3.215 rumah tidak layak huni. Tapi kami tetap melakukan seleksi berdasarkan syarat yang sudah ditetapkan,” kata Rachmat, Minggu, (22/6/2025).
Pria yang akrab disapa Omi ini menerangkan, syarat utama untuk bisa mendapatkan bantuan ini, adalah kepemilikan lahan pribadi dan status sebagai warga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa.
“Kami tidak bisa memperbaiki rumah yang berdiri di tanah orang lain atau tanah negara,” ujarnya.
Baca Juga: Kepala UPTD Minta OPD Terkait Komitmen Bantu Penertiban PKL Pasar Kranggot
Rachmat juga mengatakan, dari 110 unit rumah yang ditargetkan, 70 unit akan dibangun menggunakan anggaran tahun 2025 sebesar Rp96 juta per unit. Sementara, 40 unit lainnya berasal dari stok rumah panel siap bangun atau Rumah Instan Sederhana Sehat (RISA).
“InsyaAllah berjalan di tahun ini,” ujarnya.
BACAJUGA:
Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memperluas cakupan bantuan rumah layak huni di masa kepemimpinannya. Sebab, kata dia, hal itu sejalan dengan program yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah.
“Insyaallah, saya akan tetap maksimalkan program pembangunan rumah layak huni, karena ini sejalan dengan apa yang menjadi target bapak presiden. Dan kita akan terus dorong agar program ini bisa tercapai,” kata Andra.
Andra juga mengatakan, saat ini Pemprov Banten sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan memasukkan program RTLH sebagai salah satu prioritas utama.
Meskipun APBD 2025 sudah berjalan, Andra menyebut jika masih ada ruang fiskal yang bisa dimaksimalkan untuk membiayai program ini.
Baca Juga: Wisuda Gelombang 3 Tahun 2025, Bappenas Dorong Untirta Terus Lahirkan SDM Unggul
“Insyaallah ini jadi salah satu fokus utama kita. Saya juga sudah minta tim untuk mengkaji potensi percepatan pembangunan RTLH,” jelasnya.
Kendati demikian, Andra menuturkan jika keberhasilan program tersebut membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.
“Tidak mungkin kita kerja sendiri. Harus ada kolaborasi kuat agar rumah-rumah ini bisa dibangun lebih banyak lagi. Karena kita ingin rumah layak huni ini bukan hanya jadi simbol, tapi betul-betul dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. (***)
