BANTENRAYA.COM – Fraksi PKS DPR RI tolak kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih sebesar Rp49,8 juta untuk 2023 ini.
Penolakan Fraksi PKS tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat pembahasan ongkos haji yang digelar Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI pada Rabu 15 Februari 2023 pukul 21.00 WIB.
Dalam rapat tersebut, hanya Fraksi PKS yang melakukan penolakan terhadap ongkos haji sebesar Rp49,8 juta yang sudah ditentukan, sementara fraksi lainnya memberikan persetujuan.
BacaJuga
Baca Juga: Pemprov Banten Dorong Smart Provinsi 2024 Menggunakan Digitalisasi Untuk Efesiensi Anggaran
Diketahui pada 2022 Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih Rp39,8 sekarang setelah disahkan Pemerintah dan DPR RI menjadi sebesar Rp49,8 juta atau naik sebesar Rp10 juta.
Sementara untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2022 sebesar Rp86,5 juta sekarang menjadi Rp90,5 juta atau naik sebesar Rp4 juta.
Dikutip Bantenraya.com dari YouTube DPR RI pada Rabu 15 Februari 2023, perwakilan Fraksi PKS dalam Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf.
Ia berpendapat, masih ada harga yang tidak rasional dalam pembiayaan komponen haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
“Dari awal Fraksi PKS menawarkan BPIH kira-kira yang merepresentasikan dengan nilai kurang lebih Rp85 juta bukan Rp90 juta sekian, Bipih Rp47 sampai Rp50 juta dari Rp69 jutam” katanya.
PKS, jelas Bukhori, mencatat ada 5 komponen terbesar yang memberikan pengaruh pada BPIH. Hal tersebut seharusnya sudah bisa diselesaikan.
Baca Juga: Anak-Anak Sibuk Main Game, Permainan Tradisional di Kabupaten Serang Terancam Punah
“Pertama komponen penerbangan masih sangat tinggi, dan bahasa ada kurang enak didengar yakni harga berlebihan,” katanya.
“Perlu diturunkan meski komponen pembentuk harga sudah disampaikan secara kalkulatif perlu diuji dan dioterli lebih jauh sehingga ada angka rasional,” katanya.
“BPKH juga harus ada terobosan harga penerbangan tidak sedemikian (tinggi) rupa dalam regular mendapatkan harga Rp13 sampai Rp16 juta untuk ekonomi artinya PP sekitar Rp30 juta. Namun saat mencarter lebih dari itu, logika publik ini tidak bisa diterjemahkan lebih baik,” ungkapnya.
Baca Juga: Anggaran Tim UPP Kota Cilegon Capai Rp 600 Juta Jadi Percontohan Bagi Kota Bitung
Komponen lainnya, kata Bukhori, masalah perhotelan, dimana ada regulasi zonasi yang mengakibatkan hotel terdekat menaikkan harganya.
“Dalam zonasi menaikan harga yang berlomba-lomba. Zonasi harus ditiadakan dan harus kompetitif harga perhotelan,” ujarnya.
Selanjutnya, papar Bukhori, ketiga salah satu komponen pembentuk harga itu konsumsi, ini juga menimbulkan perdebatan yang tidak perlu karena makan ini setiap waktu dilakukan.
Baca Juga: Contoh Teks Ceramah atau Pidato Isra Mi’raj yang Singkat dan Lucu Bikin Ketawa Terpingkal-pingkal
“Penawaran harga tidak rasional, karena porsi orang Indonesia berbeda dengan orang arab, ini juga tidak boleh terjadi kedepan,” ujarnya.
Selain itu, tegas Bukhori, sebelum pandemi dikenakan 1.000 sampai 1.500 real per orang. Namun, pada pada 2022 mengalami kenaik hingga 5.400 real per orang.
“Masyair juga pembentuk harga komponen sangat besar. Ada kenaikan hingga 5.400 real per orang tapi tidak ada negosiasi,” tuturnya.
Baca Juga: Orang Tua Bayi Kembar Siam di Cikulur Kesulitan Penuhi Kebutuhan Perawatan, Yuk Ikut Bantu Dede Bayi
“Ini karena kita terlalu baik padahal bisa dilakukan tawar, kita menargetkan minimal 3 ribu real per orang dan ini aka nada efisiensi hingga ratusan miliar,” tegasnya.
Terakhir, ucapnya dalam rapat. Komponen yang membuat bengkak dan besar BPIH adalah durasi keberadaan jamaah ditanah haram.
Seharusnya dalam ibadah sunah dan fardhu haji bisa dilakukan 30 hari saja. Tapi malah jamaah haji dipaksa sampai 40 hari.
Baca Juga: Profil Pevita Pearce, Pemeran di Series Katarsis: Dari Agama, Usia, Pendidikan hingga Akun Instagram
“Namun ini selalu ada alasan soal pesawat dan ini tugas kementerian menebus, minimal 35 hari, karena sekarang di Jeddah sudah ada dua bandara, lalu masih ada alternatif bandara Thaif dan Yanbu yang bisa dipakai,” ujarnya.
“Jika ini bisa dipercepat maka aka nada efisiensi yang sangat besar secara akumulasi,” pungkasnya. ***
