BANTENRAYA.COM – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Banten tetap terjaga positif 4,8 hingga 5,3 persen.
BI optimistis ekonomi Banten di 2022 bisa tetap tumbuh seiring dengan berbagai lompatan yang terlah dilakukan para pemangku kepentingan di daerah.
Proyek BI terkait pertumbuhan ekonomi di Banten tetap positif juga dilihat dari angka inflasi yang bisa tetap terjaga.
Baca Juga: 8 Hujan Meteor Terjadi Pada Desember 2022, Simak Jadwal dan Ketahui Cara Melihatnya di Sini!
Demikian terungkap dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang digelar di Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten, Palima, Kota Serang, Rabu 30 November 2022.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Gunawan mengatakan, ada berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam menyongsong 2023.
Saat ini Banten telah melakukan persiapan yang cukup baik dengan berbagai lompatan yang dilakukan sepanjang 2022.
Baca Juga: Segera Dibuka! Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2: Ada 30 BUMN Buka Lowongan Kerja Serentak
“Banten telah membuat lompatan besar di tengah ekonomi global dan nasional yang sedang menghadapi banyak tekanan pasca pandemi,” ujarnya.
Ia menuturkan, adapun lompatan besar tersebut diantaranya yang pertama adalah komitmen pemerintah daerah yang semakin tinggi.
Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus menjaga stabilitas harga dan inflasi.
Kedua, Banten semakin kuat posisinya dalam kinerja ekspor dan investasi sepanjang 2022. Ekspor Banten hingga triwulan III 2022 telah tembus USD 3,26 miliar.
Angka tersebut dinilai cukup mengesankan di tengah kondisi ekonomi global yang belum pulih pasca pandemi Covid-19.
“Bahkan investasi Banten peringkat kelima nasional untuk realisasi investasi PMA (penanaman modal asing) di 2022,” paparnya.
Baca Juga: Siapa Tahu Dapat Rejeki…Rayakan Ulang Tahun, Putra Kedua Raffi Ahmad Kembali Bagikan Emas
Lompatan yang ketiga yang terjadi di Banten, lanjut Gunawan adalah inisiatif dan inovasi pemerintah daerah yang baik dalam digitalisasi pembayaran.
Hingga Oktober tercatat dengan ada 1.254.267 merchant yang telah melayani pembayaran digital.
“Naik 54,6 persen dibanding di 2021, ini merupakan lompatan yang sangat besar dalam penerapan digitalisasi pembayaran di Banten.
BACAJUGA:
Lebih lanjut dipaparkan Gunawan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 4,8-5,3 persen maka perekonomian di Banten pada 2022 diperkirakan akan berada di 4,8-5,3 persen juga.
Hal tersebut dirasa bisa terwujud lantaran capaian pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan II tumbuh 5,70 persen dan pada triwulan III tumbuh 5,71 persen.
“Meski demikian, kami melihat 4 hal perlu dilakukan kolaborasikan bersama seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga: Sinopsis dan Link Nonton Chainsaw Man Episode 8 Sub Indo: Denji Kini Harus Melewati Iblis Senjata
Keempat hal itu yang pertama optimalisasi belanja daerah demi menjaga pertumbuhan ekonomi dengan melakukan percepatan serta optimalisasi belanja daerah pada produk dalam negeri.
Kedua, melakukan pengendalian inflasi yang kini menjadi salah satu fokus pemerintah pusat maupun daerah mengingat tekanan inflasi semakin tinggi di tengah kondisi geopolitik yang belum menentu.
Ketiga, dukungan percepatan pemulihan termasuk terhadap pelaku industri dan melakukan peningkatan pengembangan ekonomi syariah serta juga kepada UMKM untuk meningkatkan inklusi keuangan.
Baca Juga: 7 Tim Pastikan Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2022, Belanda vs Amerika dan Inggris vs Senegal
Keempat, mendorong sektor ekonomi prioritas dengan meningkatkan digitalisasi dan ekonomi digital.
“Dari hasil assessment, sektor industri pengolahan menjadi unggulan penopang perekonomian Banten. Digitalisasi juga perlu ditingkatkan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekda Banten M Tranggono mengatakan, Ada sejumlah tantangan yang membayangi Banten ke depannya dalam kaitan perekonomian.
Baca Juga: Kisah Ekuador di Piala Dunia 2022 Anti Klimaks, Ganas Diawal Melepem Diakhir
Salah satu yang menjadi perhatian Pemprov Banten adalah soal industri terutama soal upah.
“Kaitannya dengan upah buruh provinsi atau regional sehingga mereka (industri-red) tidak pindah lalu juga terkait dengan PHK (pemutusan hubungan kerja),” katanya.
“Lalu yang kedua tentunya soal inflasi yang terus kita jaga dengan melakukan pertemuan rutin setiap minggu,” tuturnya. ***
