BANTENRAYA.COM – Pemerintah menyiapkan sejumlah insnetif bagi generasi atau anak muda yang bersedia pindah serta bekerja di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Rencana pemberian insentif bagi anak muda yang bersedia pindah ke IKN tertuang dalam Lampiran II UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengenai Rencana Induk IKN.
Lantas apa saja insentif yang bakal diterima bagi anak muda yang bersedia pindah ke IKN baru? Lampiran itu menyebut insentif fiskal dan non-fiskal.
Baca Juga: Menag Yaqut Jadi Sorotan Publik, GP Ansor Gelar Lomba Azan Nasional dengan Hadiah Segini
Insentif itu akan disediakan guna meningkatkan daya tarik investasi sekaligus talenta unggul.
BACAJUGA:
“Insentif fiskal dan non-fiskal dapat disediakan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan talenta unggul,” demikian bunyi lampiran tersebut dikutip Bantenraya.com dari PMJnews, Sabtu 26 Februari 2022.
Adapun insentif siap diberikan oleh pemerintah di antaranya terkait perpajakan, dukungan relokasi, sarana dan prasarana kota yang layak huni.
Kemudian selanjutnya adalah akses lahan dan perumahan yang terjangkau, perizinan, serta kemudahan pengadaan barang dan jasa.
Tak hanya sampau di situ, pemerintah juga memberi kemudahan untuk kegiatan ekspor dan impor di IKN.
Pemerintah meyakini, hal tersebut dapat mendukung penciptaan pasar untuk produk-produk baru yang dihasilkan klaster ekonomi baru.
Baca Juga: Tegas! Aceh Besar Tolak SE Menag Terkait Aturan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola
Untuk mengurangi risiko dari investasi modal yang tinggi, telah disiapkan skema kerja sama pemerintan dan badan usaha (KPBU).
Hal tersebut bertujuan untuk beberapa proyek unggulan yang akan dikembangkan.
Pemerintah pun sudah menyiapkan proyek IKN di kawasan Sepaku, perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Baca Juga: Ketua Umum Demokrat AHY: Penundaan Pemilu 2024 Upaya Melanggengkan Kekuasaan
Adapun dana yang dibutuhkan untuk membangun proyek tersebut mencapai Rp466 triliun-Rp486 triliun.
Dari total tersebut, APBN akan menanggung 19 persen atau sekitar Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun. ***
