JAKARTA- Pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni PNS, TNI, dan Polri pada Juni 2021. Itu artinya, PNS dkk, termasuk pensiunan menerima gaji ke-13 sebulan setelah THR Lebaran.
“Gaji ke-13 pelaksanaannya pada Juni 2021. Besaran gaji ke-13 bagi ASN, TNI, dan Polri adalah gaji pokok dan tunjangan melekat,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Kamis (29/4/2021) lalu seperti dilansir cnnindonesia.com.
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani mengatakan pemerintah hanya memasukkan gaji pokok dan tunjangan melekat dalam pembayaran gaji ke-13. Itu berarti, tunjangan kinerja kembali dihapus dari komponen gaji ke-13.
Tunjangan melekat terdiri dari tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan yang masuk dalam komponen pembayaran gaji ke-13.
“Besaran gaji ke-13 TNI, Polri, PNS adalah gaji pokok dan tunjangan melekat,” ungkapnya.
Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dan Gaji ke-13 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menuturkan alasan pemerintah mengambil keputusan yang sama seperti 2020 karena masih mempertimbangkan penanganan Covid-19 yang membutuhkan dana besar. Terlebih, banyak masyarakat umum yang membutuhkan bantuan negara.
Lihat juga: Alhamdulillah, Pemprov Banten Siapkan Honor Tambahan Pengganti THR Bagi Pegawai Non ASN
Pemerintah masih fokus dalam menangani Covid-19 dan menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak pandemi.
Ia menyatakan pemerintah memerlukan anggaran lebih untuk mengimplementasi beberapa program seperti, Kartu Prakerja, subsidi kuota internet, bantuan produktif untuk pelaku UMKM, dan imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM.
“Ini merupakan langkah pemerintah untuk, di satu sisi tetap memberikan THR untuk seluruh PNS, pensiunan, dan PPPK, namun di sisi lain pemerintah yang dalam kondisi Covid-19 butuh dana untuk penanganan sekaligus berikan perhatian yang masih dibutuhkan dari pemerintah,” paparnya.
Serupa dengan THR, pembayaran gaji ke-13 akan dilakukan melalui penerbitan surat penerbitan membayar (SPM) langsung oleh penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM) ke rekening penerima.
Lihat juga: Tak Dapat THR, Honorer Pemprov Banten Hanya Bisa Pasrah
BACAJUGA:
PPSPM nantinya harus mengajukan SPM gaji ke-13 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terlebih dahulu.
Sementara, pembayaran gaji ke-13 untuk pegawai non PNS di lembaga non struktural dan lembaga penyiaran publik tidak dapat langsung dikirim ke rekening penerima.
Dengan begitu, pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk pegawai non PNS dilakukan dengan penerbitan SPM langsung melalui rekening bendahara pengeluaran. Setelah itu, bendahara pengeluaran membayar THR dan gaji ke-13 kepada penerima. (cnc)
