BANTENRAYA.COM – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), berupaya untuk melakukan akselerasi cepat terhadap tingkat penyerapan rumah subsidi sejak awal tahun 2026.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, inisiatif tersebut merupakan terobosan baru yang memungkinkan penyerapan rumah subsidi dilakukan sejak awal tahuh, yang biasanya menumpuk di bulan Maret.
“Ini kan dari tahun kemarin kita bikin terobosan baru, kalau tahun-tahun sebelumnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) itu numpuk di akhir maret karena nunggu Asset Liability Management (ALM) nya Kementerian Keuangan, kita berupaya supaya diberikan kewenangan lebih awal,” kata Heru kepada awak media, Sabtu 20 Desember 2025.
BACA JUGA: Rayakan Hari Ibu 22 Desember 2025, Intip Deretan Film Tentang Ibu Paling Haru dan Menyentuh
Adapun dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan FLPP tersebut, diambil dari jumlah tabungan yang selama ini dihimpun BP Tapera.
“Menggunakan apa?, menggunakan saldo awal kas BP Tapera sendiri yang kita collect dari angsuran bulanan, terutama saldo akhir kas di tahun sebelumnya. Di Januari, kalau suplai memenuhi 20-30 ribu bisa kita salurkan,” imbuhnya.
Berdasarkan data operasional BP Tapera hingga 19 Desember 2025, total penyaluran KPR FLPP sepanjang tahun ini mencapai 263.017 unit rumah dengan nilai investasi sebesar Rp32,67 triliun.
Heru menegaskan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap perbankan yang terhitung lambat dalam menyalurkan FLPP, dan akan mengalokasikan kuota tersebut ke bank yang punya kinerja positif.
“Pasti akan ada evaluasi, ini kan sudah sesuai dengan PKS misal 1000 unit dan hanya tersalurkan 400 unit kita alokasikan ke bank lain yang cepat, misalnya BRI sudah dua kali kita kasih tambahan,” jelasnya.
Selain itu, saat ini tingkat rumah subsidi yang dihuni oleh masyarakat secara umum tercatat sudah mencapai angka yang tinggi, dengan besaran 93 persen.
“Kalau melihat tren, di tahun 2023 itu 76 persen, dan tahun 2025 triwulan 4 itu naik 93 persen, dan sekarang juga berada di kisaran 93 persen,” jelasnya.
Termasuk, keluhan masyarakat terhadap kualitas bangunan juga mengalami penurunan yang baik, meski jumlah pengembang perumahan mengalami penurunan.
“Memang ada kecenderungan pengembang yang berpartisipasi tapi dari sisi keluhan masyarakat itu turun, indikaasi sesusai ke tingkat penghuni terus meningkat, kalau jumlah pengembang memang akan ikut seleksi alam,” kata Heru.***
