BANTENRAYA.COM – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten akan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 pada Selasa 30 April 2024 mendatang.
Dalam agenda tersebut terdapat beberapa isu yang akan menjadi pokok bahasan dalam perencanaan pembangunan. Salah satunya, adalah terkait ketahanan pangan daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah atau Pj Sekda Provinsi Banten Virgojanti mengatakan, isu tersebut menjadi isu yang sangat strategis untuk dibahas sebagai bentuk antisipasi bilamana terjadinya krisis pangan dunia.
Ia mengarakan, situasi global yang terjadi saat ini memungkinkan untuk terjadinya krisis pangan.
Baca Juga: Persiapan HUT Kota Cilegon ke-25, Walikota Helldy Agustian Kumpulkan Pejabat
Untuk itu, pihaknya mengaku bahwa ketahanan pangan daerah perlu untuk dibahas sebagai langkah untuk menyusun strategi penguatan pangan di daerah.
“Situasi perang di beberapa negara ini mengakibatkan negara-negara produsen pangan mulai melakukan keep ekspor bahan-bahan pangan ke negara lainnya, termasuk Indonesia,” kata Virgojanti.
“Tapi syukurnya, sampai saat ini kita tidak sampai mengalami kesulitan pangan seperti yang dialami oleh beberapa negara di belahan dunia lainnya. Makanya, kita perlu untuk melakukan antisipasi agar kondisi pangan kita tetap stabil bila mana hal yang tidak kita inginkan itu terjadi,” kata Virgojanti kepada Banten Raya, Selasa, 23 April 2024.
Virgojanti menuturkan, dengan kondisi ekonomi global yang saat ini riskan terjadi krisis, strategi terkait ketahanan pangan menjadi salah satu isu tematik.
Baca Juga: DinkopUKM Kota Cilegon Siap Fasilitas Sertifikat Halal Bagi Pedagang Bakso
Sebab, dengan kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, banyak negara-negara di belahan dunia yang mengalami kerawanan kondisi pangannya.
Oleh karena itu, kata dia, sebelum negara-negara importir pangan menyetop ekspornya, Pemprov Banten harus bisa mengantisipasinya agar tidak selalu bergantung pada impor.
Ia juga mengatakan, antisipasi dan penyusunan strategi perlu dilakukan sedini mungkin dengan melakukan perencanaan ketahanan pangan sendiri.
Agar saat terjadi sesuatu yang buruk bisa ditangani sesegera mungkin dengan rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya.
Baca Juga: Duduki Peringkat Pertama Provinsi Paling Tidak Bahagia, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Heran
“Kita harus hati-hati ya terhadap kondisi kedepannya nanti. Karena kita tidak bisa bergantung kepada impor saja, karena pasti kondisi global ini akan mempengaruhi kondisi dalam negeri. Makanya perlu untuk kita bahas rencana jangka panjangnya, supaya nanti penanganannya tidak telat, dan tidak menjadi masalah yang serius kedepannya,” jelasnya.
Virgojanti juga mengatakan, terkait Musrembang 2025, pihaknya meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan Pemprov Banten dan seluruh Pemerintah Daerah di Kabupaten Kota, untuk menyusun perencanaan program kerja yang berorientasi dan memfokuskan pada kepentingan masyarakat.
Seperti, kata dia, melalui perencanaan program layanan dasar, program tematik, mandatori, infrastruktur, peningkatan SDM dan isu-isu strategis lainnya.
“Rancangan tematik itu mencakup banyak hal, seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, lalu stabilitas inflasi dan ketahanan pangan, pemantapan infrastruktur, ekonomi dan penguatan aksesibilitas pendidikan, kemudian juga menuju peningkatan investasi, serta penguatan reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan,” katanya.
Baca Juga: Disnaker Kota Cilegon Terima Banyak Aduan Soal Penerapan UMK
“Dan untuk rancangan isu strategis sendiri, itu mencakup beberapa hal, seperti diantaranya peningkatan SDM yang berdaya saing dan produktif, ekonomi sirkular dengan lingkungan hidup lestari, optimalisasi sumber daya ekonomi dengan infrastruktur berkualitas, serta percepatan reformasi birokrasi berdampak,” sambungnya.
Lebih lanjut Virgoyanti menerangkan, menjelang tahun 2025 akan memasuki masa transisi kepemimpinan.
Mengingat, kata dia, pada bulan Februari 2025 nanti akan ada pelantikan Gubernur Banten defenitif hasil Pilkada serentak 2024.
Pada momen itu, lanjutnya, tentu saja Pemprov Banten harus bisa menyelaraskan program yang sudah direncanakan dengan janji-janji politik gubernur terpilih.
Baca Juga: 21.171 Anak di Provinsi Banten Stunting
“Makanya nanti Bappeda baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, kita minta untuk tetap menjalin komunikasi dengan para calon Gubernur berkenaan dengan program-program yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Dan perencanaannya itu tentu harus mulai disusun sebelumnya,” terangnya.
Sementara itu, dikesempatan yang sama Kepala Bappeda Provinsi Banten Mahdani menambahkan, terkait dengan RKPD 2025, itu merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.
Sementara, kata dia, di awal tahun 2025 nanti, Banten sudah memiliki gubernur defenitif, dan perencanaan itu harus disusun sebelumnya.
“Roda pemerintahan harus terus berjalan meskipun nanti kita memasuki masa transisi, (penetapan Gubernur defenitif). Visi misi pada gubernur terpilih nanti akan kita masukkan untuk dilaksanakan pada APBD perubahan 2025,” pungkasnya.***
