SERANG, BANTEN RAYA- Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujiyanto meminta Walikota Serang Syafrudin untuk segera mencopot jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Serang M Ikbal. Hal itu dikarenakan serapan anggaran Dinkes pada tahun anggaran 2020 sangat rendah.
“Walikota perlu ada ketegasan untuk memberikan punishment terhadap kinerja Kadinkes. Bila perlu diganti, dicopot, selesai, buka uji kompetensi kembali. Karena dia (kadinkes-red) tidak mampu menjalankan program itu dengan maksimal,” tegas Pujiyanto kepada awak media, Kamis (18/2/2021).
Seharusnya, kata dia, Dinkes menjadi yang terdepan dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Akan tetapi anggaran yang dialokasikan kepada OPD tersebut malah tidak dimaksimalkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat Kota Serang.
“Selama ini beliau (kadinkes) lambat dalam menjalankan program. Menurut saya sudah layak diganti, tapi yang punya kewenangan itu walikota,” ucap dia.
Menurut Pujiyanto, dalam pengelolaan anggarannya ada skema yang salah ketika melakukan kegiatan pada Dinkes Kota Serang.
“Artinya ini ada sistem yang salah, sehingga menyisakan silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) sebesar Rp16 miliar lebih. Artinya ada program yang tidak terealisasikan atau pun penyusunan programnya yang kurang matang,” katanya.
Ia berencana akan melakukan rapat bersama Dinkes Kota Serang untuk mengetahui kondisi sebenarnya daei permasalah tersebut. Sehingga terdapat evaluasi yang tentunya agar tidak terulang untuk kesekian kali.
“Saya sudah komunikasi dan saya ingin tahu permasalahannya seperti apa. Nanti kami akan melakukan rapat bersama. Sejauh ini kinerja dari Kadinkes tidak baik, namun tidak terlalu buruk, artinya masih biasa-biasa saja,” jelas Pujiyanto.
Sementara itu, Kadinkes Kota Serang Ikbal menuturkan, serapan anggaran pada APBD 2020 yang disampaikan dalam rapat evaluasi beberapa hari lalu bukan mencapai 87,6 persen dengan silpa Rp16,9 miliar, melainkan sudah mencapai hingga 92,54 persen dengan silpa sekitar Rp10 miliar.
BacaJuga
“Kita sudah minta klarifikasi ke Asda, dan itu memang kesalahan fatal. Mereka juga juga meminta maaf kepada kami, karena kesalahan itu,” kata Ikbal ditemui di Setda, Puspemkot Serang.
Ia menjelaskan, adanya silpa lantaran beberapa hal. Pertama, ada dana tambahan dari pemerintah pusat terkait dana insentif tenaga kesehatan (nakes) dan uang duka untuk keluarga nakes yang meninggal.
“Alhamdulillah beberapa nakes kita, baik yang di RS maupun puskesmas, walau pun mereka terpapar, tapi tidak ada yang sampai meninggal. Sehingga yang duka itu tidak kami berikan,” ungkap dia.
Selain itu, sambung Ikbal, ada dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didapat sekitar Rp17 miliar, dan menyisahkan Rp 2,2 miliar. Dana tersebut untuk kegiatan upaya kesehatan perseorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan diatur begitu rigid.
“Kalau dibandingkan dengan tahun 2019 kita ada kenaikan 2 persen terhadap serapan anggaran. 2019 itu serapannya mencapai 90 persen, sekarang 92 persen lebih. Dari sisi trennya, capaian serapan anggaran kami cukup bagus,” jelasnya. (harir/rahmat)
