BANTENRAYA.COM – Sistem Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bermasalah ini disebut menghambat proses pemilu.
Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) KAMMI Banten Emar Muamar yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap masalah yang muncul terkait aplikasi Sirekap KPU.
Tidak hanya itu, Emar juga menyoroti penundaan rapat pleno tingkat Kecamatan.
“KPU seharusnya tidak memaksakan penggunaan aplikasi yang belum matang dalam pemilihan umum serentak 2024, mengingat pentingnya proses demokrasi yang menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan,” kata dia, Minggu 18 Februari 2024.
BACAJUGA:
Emar mengatakan, KPU terlalu memaksakan penggunaan aplikasi Sirekap yang belum matang.
Terbukti, sambungnya, banyak sekali kegaduhan yang terjadi akibat penggunaan Sirekap dengan banyaknya data suara yang tidak sesuai dengan C1.
Baca Juga: 57 Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia, Kemenkes Ungkap Penyebabnya
“Padahal pemilu ini merupakan proses yang sakral dan menentukan nasib bangsa dalam lima tahun kedepan,” ungkapnya.
Ia menyatakan, dampak negatif dari masalah Sirekap, seperti penundaan beberapa rapat pleno tingkat Kecamatan yang sudah dimulai, akibat instruksi dari KPU.
Dia berharap KPU segera menemukan solusi agar rapat pleno tersebut dapat dilanjutkan dengan menggunakan perhitungan manual.
Baca Juga: Sungai Cidanghiang Meluap, Rumah Warga di Padarincang Kabupaten Serang Diterjang Banjir
“Perhitungan manual menggunakan formulir C1 dan C hasil manual harus menjadi patokan utama, bukan mengandalkan aplikasi Sirekap yang bermasalah,” tegasnya.
“Kami mendapat laporan dari kader-kader KAMMI yang melakukan pemantauan pemilu di tingkat Kecamatan, banyak rapat pleno tingkat Kecamatan yang ditunda akibat permasalahan aplikasi Sirekap padahal rapatnya sudah berjalan,” lanjutnya.
Emar menambahkan, partisipasi masyarakat dalam proses pemilu harus dijaga dengan baik, dan kesalahan teknis seperti ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.
Baca Juga: Jangan Bingung, Ini Dia 3 Rekomendasi Wisata Pantai di Pandeglang yang Cocok untuk Dikunjungi
LPP KAMMI Banten mendesak KPU untuk bertanggung jawab dan segera menyelesaikan masalah ini demi kelancaran dan keabsahan proses pemilihan umum.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan akan tetap menjadi mitra kritis pemerintah untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat,” tutup alumni Lemhannas.***
