SERANG, BANTEN RAYA-Dalam rangka mengembangkan dan memajukan kebudayaan, pemerintah harus memiliki pokok pikiran kebudayaab daerah (PPKD). Hal tersebut disampaikan Bara Hudaya Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten saat menghadiri Rapar Kebudayaan difasilitasi oleh Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dihadiri oleh perwakilan kabupaten/lkota yang mengurusi kebudayaan.
Kepada Banten raya, Bara sapaan akrabnya menyampaikan bahwa PPKD juga merupakan amanat Undang-undang No. 5 tahun 2017, tentang pemajuan kebudayaan diperlukan pokok pikiran kebudayaab daerah (PPKD).
Ia menjelaskan, PPKD adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan. Untuk di wilayah provinsi Banten yang sudah memiliki PPKD adalah, Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon dan Serang.
“Sedangkan yang belum memiliki PPKD adalah Kabupaten Serang, Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Tangerang,” kata Bara, kemarin.
Adapun objek pemajuan kebudayaan meliputi, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan permuseuman.
“Itu semua harus dipetakan dengan tujuan pemerintah daerah perpedoman terhadap PPKD tersebut,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Bara juga menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten/kota yang sudah memiliki PPKD tinggal melakukan update data pendukung. Misal data kesenian, cagar budaya dan lain-lain.
BacaJuga
“Provinsi Banten akan mendorong pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki PPKD agar segera menyusun dan membentuk PPKD, untuk persyaratan apabila mengusulkan anggaran dana alokasi khusus,” tegasnya.
Perlu diketahui, kegiatan rapat kebudayaan tersebut digelar secara terbatas, peserta diwajibkan mengikuti swab dan memperhatiak protokol kesehatan. Bara menambahkan. (satibi)
