SERANG, BANTEN RAYA – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten meminta adanya sinergitas antara Pemprov Banten, Pemkab Serang dan PLN untuk menangani permasalahan penyaluran energi listri ke Pulau Tunda, Kabupaten Serang. Hal tersebut dilakukan lantaran saat ini lintas instansi belum menjalankan perannya masing-masing secara optimal.
BacaJuga
Demikian terungkap dalam pertemuan virtual dengan Pemkab Serang beserta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang, PLN UID Banten, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, Pemerintah Kecamatan Tirtayasa, Pemedes Wargasara dan BUMDes Wargasara, belum lama ini.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan mengatakan, pertemuan yang dilakukan secara virtual tersebut diselenggarakan dengan tujuan menyampaikan hasil analisis. Kemudian juga saran dari investigasi pihaknya terkait permasalahan yang terjadi di Pulau Tunda yaitu ketersediaan listrik yang belum maksimal.
“Penyampaian hasil analisis dan saran ini merupakan salah satu tahapan dari kegiatan rapid assesment. Kegiatan yang digelar oleh Ombudsman Banten dengan tema peran pemerintah dalam penyediaan listrik di Pulau Tunda, Kabupaten Serang,” ujarnya, Senin (21/12/2020).
Ia menuturkan, Ombudsman Banten melakukan kajian cepat di sana terkait kabar yang menyebut pulau itu mengalami gelap gulita selama beberapa bulan. Kajian dilakukan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara mendalam dan forum group discussion (FGD).
Dari hasil observasi, Ombudsman Banten menemukan bahwa pemerintah melalui stakeholder terkait belum memiliki peran yang maksimal dalam penyediaan listrik di Pulau Tunda. Oleh karena itu Ombudsman Banten kemudian melakukan pertemuan ini untuk menyampaikan hasil analisis dan sarannya.
“Beberapa saran yang disampaikan oleh Ombudsman Banten adalah agar Pemprov Banten dapat merealisasikan pemberian hibah pembangkit listrik genset 300 KVA di Pulau Tunda di tahun 2021. Kemudian saran kepada PLN UID Banten yaitu agar melakukan supervisi dan pembinaan pengelolaan listrik kepada BUMDes dan Pemdes Wargasara. Saran kepada Pemkab Serang yaitu agar melakukan pembinaan kepada Pemdes dan BUMDes Wargasasa melalui DPMD serta menganggarkan subsidi bagi warga yang tidak mampu,” katanya.
Dedy menegaskan, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan kelistrikan di Pulau Tunda ini memerlukan adanya kolaborasi antarpihak. “Ombudsman berharap dengan adanya kerjasama semua pihak, kita dapat mengatasi persoalan listrik ini agar bisa lebih maksimal lagi,” tegasnya.
Asda II Pemkab Serang Adjat Gunawan menyampaikan apresiasinya dan menyatakan akan segera menindaklanjuti saran tersebut. “Saran-saran atau rekomendasi dari bapak akan segera kami tindaklanjuti bersama dengan DPMD juga Dinas Sosial,” ungkapnya.
Senada dengan Adjat, hal yang sama disampaikan pula oleh General Manager PLN UID Banten Paranai Suhasfan. Ia menyatakan komitmennya untuk menuntaskan permasalah tersebut. “Kami berkomitmen untuk memenuhi arahan dari Ombudsman untuk membantu supaya kelistrikan di sana (Pulau Tunda-red) bisa lebih handal,” ujar Paranai.
Tidak jauh beda, Eko Palmadi selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten juga menyampaikan komitmennya terkait penyediaan listrik di Pulau Tunda, “Kami juga berkomitmen bahwa Pemprov Banten tidak ingin Pulau Tunda mengalami kegelapan,” tuturnya. (*/dewa)
