BANTENRAYA.COM –Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum angkat bicara terkait wacana Pemerintah Kota Serang untuk mengambil alih delapan pulau di Teluk Banten yang berada di wilayah Kabupaten Serang.
Ulum menanggapi dengan santai wacana Pemkot Serang mengambil alih delapan pulau. Menurutnnya permasalahan tersebut harus mengacu pada regulasi yang berlaku.
“Kalau saya sih santai saja. Yang pertama, adakah regulasi yang mewajibkan itu diberikan, atau melarang itu diberikan,” ujarnya di Pendopo Bupati Serang, kemarin.
Baca Juga: Pertemuan KPK dengan Kepala Daerah di Banten Berlangsung Tertutup
Ia menjelaskan, secara administratif pulau-pulau yang ingin direbut oleh Pemkot Serang tersebut berada di Kabupaten Serang dan mayoritas penduduk masih berdomisili di Kabupaten Serang.
“Tirtayasa adalah wilayah Kabupaten Serang. Sama seperti Pulau Panjang yang berada di Puloampel. Keduanya sudah masuk dalam wilayah integral Kabupaten Serang,” katanya.
Ulum menuturkan, akan mengkaji dan menelaah regulasi yang mengatur soal kewenangan pemerintah kota dalam mengelola wilayah kepulauan.
Baca Juga: Tinggal Klik! Logo Hari Pramuka ke-64 Format PNG, Lengkap dengan Filosofinya
“Wilayah kota itu tidak diberikan kewenangan untuk mengelola pulau-pulau. Tapi kita akan pelajari regulasinya, bentuknya apa, dan seterusnya,” jelasnya.
Pihaknya memastikan untuk melakukan kajian mendalam untuk mempertahankan pulau-pulau berdasarkan regulasi yang ada sehingga mengeluarkan pernyataan yang tepat.
“Pemanfaatan pulau-pulau itu sudah berjalan, tapi soal rencana pengambilalihan, kita kaji dulu biar gak asbun,” ucapnya.
Baca Juga: 7 Posisi Ini Yang Dibutuhkan Jadi PPPK Paruh Waktu dan Jadwal Pengadaannya
Adapun delapan pulau yang diwacanakan akan direbut Pemkot Serang yakni Pulau Lima, Pulau Kubur, Pulau Pisang, Pulau Pamujan Besar, Pulau Pamujan Kecil, Pulau Panjang, Pulau Semut dan Pulau Tunda.***





