BANTENRAYA.COM – Persoalan sampah di Banten kian hari makin mengkhawatirkan. Dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, hingga Kabupaten Pandeglang, masalah pengelolaan sampah terus menuai kritik. Pengamat kebijakan publik dari UNIS Tangerang Adib Miftahul menilai, persoalan sampah sudah masuk tahap darurat dan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Sampah itu sudah darurat, harus jadi skala prioritas seperti halnya akses pendidikan dan kesehatan. Harus ada dorongan politis, mulai dari kebijakan anggaran sampai kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan,” tegas pengamat kebijakan publik itu saat diwawancarai, Senin (25/8/2025).
BACAJUGA:
Adib menyoroti kondisi di beberapa daerah di Banten yang belum memiliki terobosan solutif dalam menangani sampah. Bahkan, menurutnya, sejumlah kepala daerah tampak tidak serius dan terkesan gagap menghadapi persoalan ini.
“Soal sampah, banyak kepala daerah yang nggak kreatif, nggak punya solusi. Ada yang tersandera juga, kayak Pemkot Tangerang yang sudah MoU dengan Oligo, tapi pihak Oligo belum melakukan apa-apa. Akhirnya tetap Pemkot sendiri yang ngolah sampah. Tangsel juga dengan PSL-nya yang nggak jalan. Tapi itu nggak bisa jadi alasan. Harusnya ada solusi cepat dan jitu,” ujarnya.
Baca Juga: Harga Beras SPHP Sesuai HET Tembus Rp 12.500 Per Kilogram
Terkait penolakan warga Kabupaten Pandeglang terhadap rencana pembuangan sampah dari Kota Tangerang Selatan, pengamat tersebut justru menyebut langkah warga sebagai bentuk perlawanan yang patut dihargai.
“Warga yang menolak sampah dari Tangsel itu justru pahlawan. Mereka menjaga marwah masyarakat Pandeglang. Pemkab Pandeglang jangan jadi pemda pemulung, masa penyakit dari luar dibawa ke Pandeglang? Ini bukti Bupati Pandeglang nggak bisa cari PAD dari sektor lain,” katanya tajam.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa persoalan sampah bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut komitmen politik dan kepemimpinan yang kuat. Karena itu, perlu ada bupati dan wali kota yang punya pemikiran di luar kebiasaan (out of the box).
“Banten butuh bupati dan wali kota bertangan besi yang serius dan berani. Jangan sampai Indonesia sudah 80 tahun merdeka tapi urus sampah aja nggak bisa,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah meminta Pemkab Pandeglang meninjau ulang kerja sama sampah dengan Pemkot Tangsel apabila banyak memberikan dampak buruk. Namun bila kerja sama itu memberikan banyak manfaat, terutama bagi masyarakat Banten, maka dia mendorong kerja sama itu dilanjutkan. (***)
