BANTENRAYA.COM — Pemprov Banten menghadapi pekerjaan rumah besar dalam hal penataan aset terutama situ.
Dari total 137 situ milik Pemprov, sebanyak 122 di antaranya hingga kini belum memiliki sertifikat resmi.
Kondisi ini membuat status hukum kepemilikan aset rawan dipersoalkan dan berpotensi memicu konflik lahan di kemudian hari termasuk soal situ.
Baca Juga: Diisi Kegiatan Positif, MPLS SMKN 1 Kota Serang Diisi Aneka Materi dari Para Ahli
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengungkapkan, pihaknya terus melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap keberadaan situ-situ tersebut.
Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari langkah legalisasi dan penertiban aset daerah.
“Dari total 137 situ yang tercatat sebagai aset Pemprov Banten, baru sekitar 15 situ yang berhasil disertifikasi. Kita terus berupaya menyusuri dan menertibkan aset-aset ini,” kata Rina, Kamis 17 Juli 2025.
Menurut Rina, proses sertifikasi ini tidak mudah karena situ-situ tersebut bukan hasil pembelian, melainkan tercatat sebagai bagian dari wilayah berdasarkan aturan hukum.
Oleh karena itu, proses legalisasinya aset daerah tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Perlu effort yang kuat karena ini bukan sekadar pencatatan biasa. Kita memerlukan koordinasi lintas lembaga untuk melegalkan keberadaan situ-situ ini,” jelasnya.
Baca Juga: Penjualan di Indonesia Lesu, Suzuki dan Toyota Ngadu ke Pemerintah
Rina menambahkan, upaya sertifikasi juga dihadapkan pada sejumlah kendala di lapangan, termasuk konflik lahan dan ketidaksesuaian data.
Oleh karena itu, pihaknya melibatkan aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan Tinggi, KPK, dan Polda Banten untuk memastikan pengamanan aset berjalan sesuai aturan.
“Kami minta bantuan APH untuk mendampingi proses ini. Karena di lapangan, sering kali ditemukan konflik kepemilikan. Dengan dukungan hukum, kita ingin seluruh aset bisa clear secara legal,” ujarnya.
Rina menjelaskan, salah satu kasus yang hingga kini masih dalam proses hukum adalah Situ Ranca Gede Jakung yang berada di kawasan industri di Kabupaten Serang.
Selain itu, proses pengukuran juga masih berlangsung di Situ Setingin.
“Saat ini kita masih beracara untuk Situ Ranca Gede Jakung. PUPR sebagai pengguna barang menargetkan setiap tahun ada 5 sampai 6 situ yang berhasil disertifikasi,” tambah Rina.
Baca Juga: Tak Lolos Rekrutmen PPPK Tahap 1 dan 2, Bagaimana Nasib Honorer Pemkot Cilegon Selanjutnya?
“Mudah-mudahan semua aset-aset situ kita bisa segera tersertifikat agar bisa kita manfaatkan untuk menjadi aset yang menghasilkan,” tandasnya.
Terpisah, Gubernur Banten Andra Soni turut menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi aset daerah.
Ia menyebut, berdasarkan data per 15 Mei 2025, dari total 1.528 bidang tanah milik Pemprov, baru 1.129 bidang yang bersertifikat atau setara 73,88 persen. Sisanya, sebanyak 329 bidang, masih belum memiliki sertifikat.
“Ini bukan sekadar soal administrasi. Aset yang tidak jelas status hukumnya akan menyulitkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan. Kita ingin semua selesai tahun ini,” tegas Andra.
Andra juga menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong percepatan sertifikasi, terutama pada aset-aset yang masih bermasalah atau tumpang tindih dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Kita harus punya kepastian hukum atas seluruh aset yang kita miliki, agar tidak lagi jadi celah sengketa di masa depan,” pungkasnya. ***





