BANTENRAYA.COM – Pansus I DPRD Provinsi Banten atau Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPj memberikan 17 catatan terhadap LKPj Gubernur Banten tahun 2024.
Ke-17 catatan itu disampaikan Ketua Pansus I Muhammad Faizal dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Pengambilan Keputusan Atas Persetujuan DPRD Provinsi Banten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Kamis, 8 Mei 2025.
Faizal mengatakan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Provinsi Banten perlu menata pegawai secara terencana dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya penyegaran dan penyehatan organisasi.
Rotasi pegawai juga perlu dilaksanakan secara optimal untuk mendorong dinamika kerja yang sehat serta meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah.
Baca Juga: Pemkot Cilegon Terima Hibah Aset Masjid Agung Nurul Ikhlas dan Islamic Center
“Selain itu, pengembangan kompetensi dan jenjang karier fungsional penyetaraan, perlu disusun pola karier yang adil, transparan, dan berorientasi pada profesionalisme,” katanya.
Menurut Faizal hal ini penting untuk menjamin kepastian karier bagi ASN, mendorong peningkatan kinerja, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
BACAJUGA:
Untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, kata Faizal, kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
Misalnya, dengan meningkatkan jumlah tenaga medis profesional atau spesialis di RSUD-RSUD milik Pemerintah Provinsi Banten sesuai kebutuhan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dan responsif.
Baca Juga: Dimyati Natakusumah Ingatkan Jemaah Haji Tak Pakai Perhiasan Mencolok
Untuk mendorong peningkatan investasi di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten memberikan kemudahan perizinan bagi para investor untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Pemerintah Provinsi Banten juga diminta berkerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri secara legal, serta melakukan upaya pencegahan terhadap pengiriman tenaga kerja ilegal melalui pengawasan, edukasi, dan pembinaan calon pekerja migran secara terpadu.
Faizal mengatakan, persoalan stunting masih menjadi pekerjaan rumah bagi Provinsi Banten yang harus segera diselesaikan.
Untuk menekan prevalensi stunting di Provinsi Banten perlu dilakukan optimalisasi program-program yang sudah berjalan, sehingga intervensi spesifik maupun sensitif dapat lebih tepat sasaran, terintegrasi lintas sektor, dan mampu menjangkau wilayah-wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi.
Baca Juga: Empat Bulan, 1.723 Pencaker di Kota Serang Ajukan Pembuatan Kartu AK1
Sebagai upaya penanganan kemiskinan dan pengangguran, Pansus I DPRD Banten meminta agar Pemerintah Provinsi Banten memperluas dan meningkatkan program penerimaan rumah tidak layak huni (RTLH) yang berada di Provinsi Banten, khususnya daerah yang membutuhkan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
Dalam bidang pendidikan, Pansus I DPRD Banten meminta agar Pemerintah Provinsi Banten lebih transparan dalam proses penerimaan siswa baru untuk menjamin transparansi dan keadilan bagi seluruh calon peserta didik.
Apalagi, hal ini juga sesuai dengan visi misi yang disampaikan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.
Terkait temuan dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS yang ditemukan BPK RI yang tidak sesuai ketentuan, Faizal mendorong agar pengelolaan dana BOS di Provinsi Banten mengutamakan transparansi dan akuntabel.
Baca Juga: RSUD Banten Kini Miliki Bunker Radioterapi, Pasien Tak Perlu Dirujuk ke Jakarta
Selain itu, data base penerima dana BOS juga harus benar dan akurat sehingga tidak menimbulkan masalah.
“Selain itu, perlu dilakukan penataan kembali/ revitalisasi SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) Pandeglang sesuai dengan semangat awal pembentukannya. Serta mempersiapkan CMBBS menjadi salah satu Sekolah Garuda yang merupakan program kerja Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya. ***
