BANTENRAYA.COM – Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Dementa, menyoroti kinerja para Plt kepala OPD yang saat ini mengisi sejumlah jabatan kosong di lingkup Pemprov Banten.
Menurutnya, kinerja pemerintahan yang hanya dijalankan oleh Plt kepala OPD dinilai kurang optimal, sehingga opsi pengisian jabatan melalui mekanisme open bidding semakin mengemuka.
Damenta menyebutkan, para pegawai di lingkungan Pemprov Banten sebenarnya telah memiliki kompetensi yang cukup untuk mengemban jabatan secara definitif ketimbang diisi Plt kepala OPD.
“Tentu, (akan menggelar, red) proses open bidding dan juga job fit. Tidak menutup kemungkinan juga nanti pakai uji kompetensi. Kalau misalnya sudah tidak ada bidding, pakai uji kompetensi,” ujarnya, Selasa 14 Januari 2025.
“Karena semua (pejabat Pemprov Banten, red) saya lihat senior-senior dan persyaratannya sudah mumpuni semua, tinggal Ukom saja mungkin,” katanya.
Diketahui, saat ini, sebanyak 14 jabatan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten masih kosong dan hanya diisi oleh Plt meliputi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Baca Juga: Lecehkan Bocah SD di Masjid Berulang Kali, Pemuda Asal Kota Serang Dituntut 13 Tahun Penjara
Lalu Kepala Diskominfo SP, Kepala DPMD, Kepala Dinas ESDM, Kepala Bapenda, Inspektur, Kepala Kesbangpol, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Ekbang, Kepala Biro Organisasi, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dispar, dan Kepala Dinsos.
Damenta menjelaskan, Plt memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan strategis. Hal ini menjadi alasan utama untuk menggelar proses seleksi definitif melalui open bidding.
“Plt itu konsentrasinya pasti terpecah. Dia harus memenuhi target kinerjanya sendiri dan juga target kinerja (jabatan OPD, red) Plt-nya,” ungkapnya.
Baca Juga: Viral di X, Mahasiswa IPB ini jadi Penjahat Kelamin di Kampusnya, Korban Hampir Hamil!
“Pasti target pencapaiannya di bawah dari pejabat definitif. Nah, ini yang harus dioptimalkan,” tegasnya.
Damenta mengungkapkan, pihaknya berencana untuk menggelar audit kinerja di lingkungan Pemprov Banten.
Audit ini akan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi sebagai pemeriksa internal, dengan dukungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten sebagai pemeriksa eksternal.
Baca Juga: Ricuh, 8 Tembakan Peringatan Dilepaskan saat Penjemputan Terduga Pelaku Pencabulan 9 Anak di Lebak
“Akan kita lakukan audit kinerja, kalau internal dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan bisa bekerja sama dengan Dirjen Kemendagri,” katanya.
“Eksternal, nanti kan ada BPKP. Tidak melibatkan lembaga swasta karena ini sektor pemerintahan,” jelasnya.
Sementara itu, langkah Pj Gubernur Banten ini juga mendapat dukungan penuh dari DPRD Provinsi Banten.
Baca Juga: Segel Galian Tanah Ilegal di Mekarsari Lebak Dicopot Orang Tidak Dikenal
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan tersebut demi peningkatan efektivitas pemerintahan.
“Kami di DPRD sangat mendukung, termasuk langkah-langkah pembenahan atas kekosongan beberapa OPD yang saat ini tengah dilaksanakan,” tuturnya.
“Open bidding adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan realisasi APBD 2025 dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Banten,” ujarnya.
Baca Juga: Daftar Mobil Listrik yang Dapat Insentif PPN Tahun 2025, dari Wuling Hingga Chery iCar
“Dan dengan audit kinerja, dan pengisian jabatan melalui open bidding, diharapkan kinerja OPD di Pemprov Banten dapat lebih optimal dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Banten,” tandasnya. ***





