BANTEN RAYA.COM- Maraknya kasus korupsi yang terjadi di tingkat desa membuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bergerak lebih jauh hingga ke akar pemerintahan.
Pasalnya, berdasarkan data dan catatan KPK, sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, telah terjadi sebanyak 850 kasus korupsi di tingkat desa. Sementara, di tahun 2023 hingga 2024, KPK mencatat peningkatan hingga 200 kasus di tingkat desa.
Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, KPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan, berkolaborasi membentuk suatu program yang dinamakan Desa Anti Korupsi.
Tujuannya, agar desa-desa yang terpilih menjadi Desa Anti Korupsi itu bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam meningkatkan kinerja dan tertib administrasinya seperti keinginan KPK.
Provinsi Banten, mengusulkan empat desa terbaik dari kabupaten/kota yang ada untuk dibina dan bersaing merebut status sebagai contoh Desa Anti Korupsi dan KPK.
BACA JUGA : Mantan Wamenaker Noel Konsisten Sesumbar Koruptor Hukum Mati, Kini Malah Diborgol KPK
Keempat desa tersebut adalah Desa Legok dari Kabupaten Tangerang, Desa Bandung dari Kabupaten Pandeglang, Desa Cikande Permai dari Kabupaten Serang, dan Desa Sumurbandung dari Kabupaten Lebak.
Plt Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Rino Haruno menyampaikan bahwa, program desa antikorupsi bukanlah ajang seperti perlombaan, akan tetapi sebagai upaya sistematis guna mengubah perilaku penyelenggara pemerintahan desa.
“Desa tidak bisa bergerak sendiri. Dukungan pemerintah kabupaten, hingga Provinsi tentu sangat penting. Karena itu, selain pemerintah desa, kami juga menghadirkan Dinas PMD, Dinas Kominfo, dan Inspektorat untuk sama-sama kita lakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembentukan percontohan Desa Antikorupsi tingkat kabupaten di Banten yang rencananya bulan depan akan dilakukan penilaian,” kata Rino saat ditemui usai melakukan monitoring dan evaluasi (monev) tatap muka terhadal empat desa calon percontohan antikorupsi di Aula Rapar Inspektorat Banten, Kamis, (18/9/2025).
KPK yang diwakili Rino menjelaskan, proses pemilihan desa dilakukan secara bertahap. Di mana, setiap kabupaten mengusulkan masing-masing tiga desa, yang kemudian dilakukan peninjauan kembali oleh Pemprov Banten untuk dipilih masing-masing satu desa terbaik.
BACA JUGA : Penyerahan Aset dari Pemkab Serang Belum Tuntas, Pemkot Serang Minta Bantuan KPK
“Desa yang rerpilih kemudian mengikuti bimtek (bimbingan teknis), monitoring, dan evaluasi sebelum tahap penilaian akhir. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa ini tujuannya bukan seperti lomba, tetapi agar desa-desa percontohan ini bisa menularkan indikator kepada desa lain. Ujungnya adalah perubahan perilaku pemerintah desa, mulai dari pengarsipan dokumen, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, sampai memastikan pembangunan berdampak bagi masyarakat,” jelas Rino.
Rino juga menyampaikan, terdapat lima aspek penilaian dalam pemilihan program Desa Antikorupsi. Diantaranya adalah tata laksana pemerintahan desa, pengawasan, pelayanan publik, peran serta masyarakat, dan kearifan lokal.
“Jadi pertama tata laksana itu harus jelas, baik dari pengadaan hingga pada pertanggungjawaban, kemudian juga dari sisi pengawasan itu bagaimana suatu desa bisa menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan oleh inspektorat Pemda atau Pemprov dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya adalah pelayanan publik, di mana desa-desa ini apakah sudah menerapkan SOP pelayanan dengan semisal menampilkan estimasi waktu pelayanan serta transparansi biaya. Terakhir itu adalah peran serta masyarakat dan kearifan lokal, yang mana masyarakat desa harus berperan dan bertindak untuk menjaga desanya, yang mana pada akhirya itu akan menimbulkan perubahan perilaku masyarakatnya,” papar Roni.
Kendati demikian, Roni menambahkan, status Desa Anti Korupsi tidak melekat pada suatu desa bilamana Kepala Desanya terjerat kasus korupsi.
“Kalau kepala desa atau perangkatnya terjerat tindak pidana korupsi, ya maka status Desa Antikorupsinya otomatis dibatalkan,” tegasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan yang hadir dalam kesempatan yang sama turut menilai jika langkah KPK ini sejalan dengan visi-misi gubernur untuk mewujudkan Banten yang sejahtera dan bebas korupsi.
BACA JUGA : Immanuel Ebenezer Terjerat OTT KPK Ternyata Aktivis 98, Rocky Gerung Sebut Jadi Tanda Kerusakan Moral
“Korupsi inu kan menjadi momok bersama. Kegiatan ini tentu menjadi indikator bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten serius menjalankan visi-misi tersebut. Kami berterima kasih kepada KPK karena urusan korupsi diperhatikan hingga tingkat desa,” ujarnya.
Deden menambahkan bahwa, pemerintah provinsi akan terus melakukan pendampingan agar dana yang teralir ke desa dapat digunakan dengan tepat sasaran.
“Terkair pembinaan, tentu dari badan pemberdayaan masyarakat desa akan terus melakukan pembinaan, agar dana yang kita gulirkan ke desa itu biz digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan hal-hal yang berdampak kepada masyarakat,” kata Deden. (***)





