BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon masih sangat irit belanja infrastuktur.
Selain alasan efisiensi, irit belanja yang dilakukan karena Pemkot Cilegon sampai sekarang masih belum ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga dikwatirkan malah menjadi temuan.
Untuk bisa merealisasikan program, kondisinya menggunakan anggaran non budgeter baik dari Walikota Cilegon Robinsar dan wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo.
Baca Juga: Bukan Sekadar Janji Proyek, Dewan Cilegon Desak MoU Pengusaha Lokal dan PT CAA
Fajar menjelaskan, tidak hanya anggaran reguler saja. Bahkan di perubahan juga masih enggan merealisasikan program yang nantinya memberatkan anggaran.
“Kita berharap di perubahan ini, tapi kita lihat juga kondisi soal efisiensi sendiri, apa yang menjadi sesuai, makanya kita nggak bisa jor-joran nanti jadi temuan gak mau
. Tapi kita cuma ingin mengikuti aturan, kalau nggak ada DPA dan anggaran ya gimana masa kita menyalahi aturan,” jelasnya, Rabu 30 Juli 2025.
Disisi lain, jelas Fajar, pihaknya berharap pendapatan bisa ditingkatkan untuk bisa merealisasikan belanja.
Baca Juga: Tanpa Dana APBD, MTQ Tingkat Kecamatan Mancak Dibiayai Panitia
Bahkan, jika ingin pendapatan bisa besar, maka OPD penghasil diharapkan kreatif dalam meningkatkannya. Bahkan, harus mampu berfikir diluar kotak, sehingga banyak inovasi yang lahir.
“Ingin pendapatn besar dan harus dipikirkan, saya mohon mereka (pejabat-red) berpikir diluar kotak, jangan sampai mindset birokrasi, berfikir inovatif agar pencapaian tertinggi. Cari orang yang berhasil pelaku usahanya, baca, lihat youtube, lihat kota luar. Gaya birokrasi harus dikurangi. Kata Pak Presiden Prabowo juga begitu, pelayanan bisa cepat kok diperlambat,” jelasnya.
Fajar menyatakan, pihaknya masih akan fokus terhadap hal yang mendasar yakni pajak dan retribusi untuk pendapatan. Hal itu, harus benar-benar diawasi agar jangan sampai malah meleset.
Baca Juga: Modus Baru THM Ngaku Kafe Tapi Jual Barang Haram, Satpol PP Kabupaten Serang Siap Beri Tindakan
“Harus (meningkat retribusi-red), kita lihat yang basic dulu (pajak dan retribusi-red). Kita pikirkan yang basic dulu karena jika mikirin yang lain dulu takutnya kecolongan. misalnya parkir kecolongan, industri bangun tapi tidak ada izin dan bangun pajaknya. Tidak ada bocor dan pengawasan kita aja. Tapi bagaimana yah manusia matanya hanya dua, sejauh mana mata ini memandang. Saya tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok ini. Tapi kembali lagi teman-teman cicara bareng bareng,” pungkasnya. ***
