BANTENRAYA.COM – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Cilegon tidak ingin anggaran penanganan stunting bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD saja.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada DP3AP2KB Kota Cilegon Wawan Ikhwani menyampaikan, penanganan atau pengentasan stunting ini bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon saja.
Wawan mengatakan, seluruh pihak dari mulai tingkat bawah sampai tingkat atas mesti terlibat dalam proses pengentasan stunting di Kota Cilegon.
BacaJuga
“Dengan adanya program Dahsyat (Dapur Sehat Atasi Stunting) ini menurut saya bagus, jadi anggarannya stunting ini jangan melulu menggunakan dana APBD,” kata dia, Kamis 11 Januari 2023.
Baca Juga: Menilik Mewahnya Pesta Pernikahan Pangeran Abdul Mateen dan Anisha Rosnah
Menurut Wawan, program Dahsyat ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk peduli dan bergerak bersama pemerintah daerah dalam menangani stunting.
Sebab, menurutnya, kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kota Cilegon.
“Tingkat partisipasi masyarakat, keikutsertaan masyarakat dan tanggung jawab terhadap stunting di Kota Cilegon juga bisa terlibat dengan maksimal,” ungkapnya.
“Masyarakat kita edukasi bahwa kemiskinan, kesehatan, pendidikan, termasuk di dalamnya stunting itu tidak an sich pemerintah, tapi ada juga masyarakat termasuk dunia industri,” sambungnya.
Berkaitan dengan industri, jelas Wawan, Walikota Cilegon Helldy Agustian sudah mengirimkan surat edaran untuk industri-industri Cilegon membantu pemerintah daerah dalam menangani stunting.
Menurutnya, surat edaran dari walikota itu disambut baik oleh pihak industri untuk bersama-sama mengatasi persoalan itu.
“Itu untuk para pimpinan BUMD, BUMN, BUMS untuk donasi anak stunting ini, terbukti sudah ada beberapa seperti PT Latinusa, PLTU Suralaya, Chandra Asri, saya tidak hafal karena sudah banyak perusahaan yang masuk,” tegasnya.
“Cuman tidak semua masuk ke rekening Baznas, ada yang langsung ke kelurahannya, karena mereka ingin langsung ke kelurahan supaya kelihatan dan tepat sasaran karena berada di ring satu kelurahan,” lanjutnya.
Baca Juga: 333 Bidang Aset Milik Pemprov Banten Belum Bersertifikat, Ini yang Paling Banyak
Bantuan dari industri ini, kata Wawan, merupakan kolaborasi yang sangat baik dalam percepatan penurunan angka stunting di Cilegon.
Sebab, paparnya, perusahaan juga membutuhkan eksistensi atau dianggap oleh warga sekitar.
“Perusahaan itu care, perusahaan punya tanggung jawab sosial di ringnya atau di wilayahnya dan itu banyak,” jelasnya.
“Di Kotasari itu ada lebih dari 10 perusahaan sudah membantu angkanya ada Rp 27 jutaan lebih, kemudian Rawa Arum ada beberapa perusahaan, di Lebak Gede, di Citangkil, Randakari, Tegal Ratu itu juga ada beberapa perusahaan yang care dengan adanya surat imbauan dari walikota,” pungkasnya.***
