BANTENRAYA.COM-Chairmanship Brunei Darussalam di ASEAN 2021 mengangkat tiga tema penting yaitu: Pemulihan, Digitalisasi dan Keberlanjutan.
Sebagai respon tema digitalisasi, pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) ke-20 turut mengundang Menteri Informasi dan Komunikasi dari seluruh negara anggota ASEAN untuk berkolaborasi dan meningkatkan kerja sama mewujudkan transformasi digital di ASEAN.
ASEAN memandang transformasi digital akan memberikan peluang baru untuk pengembangan bisnis dan berkontribusi pada pemulihan pasca pandemi secara berkelanjutan di kawasan.
BacaJuga
Baca Juga: Menko Airlangga : Komitmen Pemerintah Dalam Mendorong Ekspor Akan Terus Ditingkatkan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan MEA mendukung penuh upaya berkelanjutan pada peningkatan keterampilan digital UMKM melalui berbagai inisiatif di ASEAN, seperti ASEAN SME Academy, Go Digital dan ASEAN Access, dan integrasi UMKM ke dalam Rantai Pasok Global (Global Value Chain).
Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri AECC (Pertemuan Tingkat Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN) ke-20 yang digelar secara virtual pada Senin (18/10) di Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Minister at the Prime Minister’s Office and Minister of Finance and Economy II, Brunei Darussalam, Dato Dr. Amin Abdullah ini dihadiri oleh seluruh Menteri Dewan MEA dari 10 Negara Anggota ASEAN.
“Kolaborasi ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan dan regulasi mengelola disrupsi dan memaksimalkan keuntungan dari ekonomi digital melalui pendekatan kolektif transformasi digital di ASEAN,” sambung Airlangga.
Pertemuan menyepakati 2 (dua) dokumen penting sebagai komitmen pengembangan ekonomi digital yaitu: (1) Bandar Seri Begawan Roadmap to Accelerate ASEAN’s Economic Recovery and Digital Economy Integration; dan (2) ASEAN Leaders’ Statement on Advancing Digital Transformation in ASEAN.
Lebih jauh Menko Airlangga menekankan kondisi pandemi telah mengakselerasi proses transformasi digital di dunia termasuk di ASEAN. Menko juga mengajak negara-negara ASEAN untuk memanfaatkan pasar internet yang tumbuh cepat di dunia untuk membangun ekonomi digital ASEAN seperti e-commerce, dukungan pada travel dan ride hailing.
Sementara itu, Edutech dan Healthtech menjadi sektor utama pendukung ekonomi digital baru di ASEAN di masa pandemi. Sebagai gambaran, pengguna internet di ASEAN meningkat dari 260 juta pada 2015 menjadi 400 juta pada 2020. Hingga Januari 2021, penetrasi pengguna internet di ASEAN telah mencapai 69%.
Baca Juga: Menko Airlangga Tinjau Langsung Persiapan Bandara untuk Sukseskan World Superbike 2021 di Mandalika
Menko Airlangga menginformasikan kepada negara-negara ASEAN saat ini Indonesia tercatat telah memiliki 1 decacorn startup yaitu GoTo (Gojek-Tokopedia) dan 6 unicorn startup yaitu, Bukalapak, Traveloka, OVO, J&T Express, Xendit (Payment Gateway) dan yang terbaru yaitu Ajaib (Fintech). Indonesia juga dalam Forum G20 Innovation League 2021 yang dilaksanakan di Sorrento, Italia memenangkan 2 penghargaan untuk stratup inovasi unggulan yaitu Nalagenetics (kategori Mobility and Healthcare) dan Ruangguru (kategori Artificial Intelegence).
Untuk mendukung agenda transformasi digital dimana Pemerintah sebagai fasilitator, Menko Airlangga menekankan 5 hal, yaitu: (a) Penciptaan regulasi yang inklusif, koheren dan holistik untuk pengembangan ekonomi digital dan mendukung inovasi; (b) Memperluas infrastruktur telekomunikasi dan menjamin akses internet yang terjangkau; (c) Memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dalam penelitian dan perumusan kebijakan; (d) Mempercepat literasi digital dan mempersiapkan talenta digital; dan (e) Meningkatkan produktivitas dan inovasi melalui digital di sektor publik.
Sektor pariwisata menjadi salah satu perhatian utama dengan mengupayakan pembukaan kembali sektor pariwisata yang aman sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Indonesia telah membuka kembali Bali, Batam dan Bintan sebagai tujuan wisata internasional pada 14 Oktober 2021, dengan penerapan protokol kesehatan (prokes), melalui standar nasional dan sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (CHSE).
“Pada isu prioritas Sustainable, Indonesia memberikan dukungan dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan dan menciptakan peluang peluang pekerjaan hijau. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional dengan berkomitmen mengurangi limbah makanan hingga 50% dan limbah tekstil hingga 14%,” ujar Menko Airlangga.
Isu krusial lain yang dibahas adalah hasil dari MTR Cetak Biru MEA 2025 di mana peningkatan nilai perdagangan intra-ASEAN yang relatif moderat selama beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Menko Airlangga menjelaskan perlunya mendorong hasil dari MTR ini sebagai katalis efektivitas program-program strategis yang lebih tepat sasaran berdasarkan parameter terukur dan dapat tercapai. Program blue economy dan green economy perlu menjadi perhatian sebagai mesin pertumbuhan baru dan menjaga ASEAN tetap relevan dengan perkembangan global.
Indonesia yang akan memegang Keketuaan ASEAN pada 2023 memegang peranan penting dalam merumuskan arah ASEAN pasca 2025. Ada 5 (lima) isu penting yang perlu menjadi perhatian yaitu: a) Digitalisasi, teknologi dan inovasi, b) Kesehatan Publik, c) Perubahan Iklim dan kelangkaan sumber daya, d) Perubahan kekuatan ekonomi global, dan e) Pergeseran demografi dan urbanisasi.
“ASEAN Community Post-2025 Vision perlu memperhatikan kondisi yang terjadi saat ini melalui peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan bidang bioteknologi khususnya untuk mendukung kapasitas produksi vaksin di ASEAN. Pembahasan lebih lanjut terkait penyusunan ASEAN Community Post-2025 Vision perlu melibatkan tiga pilar, terutama dalam membahas isu-isu lintas sektoral yang sedang berkembang dan kapasitas mekanisme kelembagaan ASEAN,” pungkas Airlangga.
Turut hadir mendampingi Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan dalam pertemuan virtual ini yaitu Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian dan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan. ***
