BANTENRAYA.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Banten menilai program pembangunan rumah 3 juta unit yang dicanangkan pemerintah pusat berdampak negatif terhadap pasar properti di Banten.
Kepala DPD REI Provinsi Banten Roni H Adali mengatakan, kebijakan terkait pembangunan tersebut harus diperkuat dengan regulasi yang jelas, supaya masyarakat tidak mengurungkan diri untuk melakukan pembelian dengan waktu yang tersisa.
“Iya betul dampak dari rmh gratis sangat meresahkan teman-teman pengembang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Banten, harus di atur regulasi yang jelas dan terukur oleh pemerintah, biar tidak membingungkan baik pengembang maupun masyarakat,” kata Roni saat dikonfirmasi Bantenraya.com, Minggu 24 November 2024.
Baca Juga: Protes Adanya Kandang Ayam PT STS di Serang, Warga Bakar Fasilitas dan Pukuli Pegawai
Roni menegaskan, apabila hal tersebut dibiarkan saja, akan berdampak terhadap penurunan penjualan atau daya beli masyarakat berkurang.
“Dan ini akan berdampak pada penurunan penjualan rmh MBR, karena masyarakat mengharapkan pemberian rumah gratis dari pemerintah,” terang Roni.
“Kita memang belum melakukan pengecekan secara langsung di lapangan, itu lebih dampak kedepanya kalau tida ada regulasi yang jelas dan terukur,” imbuhnya.
Baca Juga: Geger Warga Kota Serang Cium Bau Busuk, Pria Sebatang Kara Ditemukan Tewas Membusuk
Dari segi internal, Roni menghimbau kepada para pengembang untuk memberikan edukasi, kepada masyarakat bahwa rumah tersebut bukan rumah gratis melainkan kuota rumah subsidi yang ditambah.
“Dan tentunya nya para pengembang rumah subsidi haruz memberikan edukasi kepada tim salesnya, apabila ada masyarakat MBR yang menunda membeli rumah karena mengharapkan rumah gratis itu salah,” jelas Roni.
Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak terhadap priskologis masyarakat, apabila tidak ada regulasi yang jelas, masyarakat akan tidak produktif dengan mengharap rumah gratis.
BACAJUGA:
Baca Juga: 150 Pengguna Skutik Fazzio Serbu Kafe Hits Serang dalam Event Touring Yamaha DDS Tangerang
“Selanjutnya dampak psikologis yang kurang baik dan kurang mendidik, bagi masyarakat bawah, yang selalu mengharapkan hunian gratis dari pemerintah, dan bisa mengakibatkan masyarakat yang tidak produktif,” kata Roni.
Pertanyaan itu muncul karena banyak masyarakat mengira pemerintah bakal memberikan rumah gratis secara cuma-cuma. Masifnya pembatalan booking menjadi bukti gerak sektor ini tidak bisa berlari kencang sebagaimana mestinya.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan pembangunan program perumahan 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Pakai Dana CSR Rp300 Juta, Tiga Industri di Cilegon Bantu Kembangkan UMKM Sentra Gipang
Dalam peresmian itu, proyek awal ialah membangun 250 unit rumah rakyat secara gratis di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.***
