BANTEN RAYA.COM – Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk tidak terlibat dalam praktik jual-beli jabatan. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya mencederai integritas birokrasi, tetapi juga akan ditindak tegas jika terbukti terjadi.
“Jangan pernah bermain-main dengan jabatan. Kalau saya tahu ada yang bayar untuk naik jabatan, saya sendiri yang akan melakukan OTT (operasi tangkap tangan),” kata Dimyati, Rabu (26/2/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dan profesionalisme dalam birokrasi. Menurutnya, budaya
“setoran” demi jabatan hanya akan merusak sistem dan menghambat regenerasi aparatur yang kompeten.
Lebih lanjut, Dimyati meminta kepala OPD untuk tidak hanya fokus pada tugas teknis, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap pegawai di bawahnya.
“Kepala dinas juga harus dibina. Kita harus menciptakan generasi penerus yang punya kapasitas dan amanah,” katanya.
Baca Juga: DPUPR Masih Sesuaikan Anggaran Program di Kepemimpinan Robinsar-Fajar
Dimyati menyampaikan, dalam proses assement talenta, prosesnya harus dilakukan secara transparan dengan memerhatikan talenta dari para ASN. Ia mengatakan, lingkungan Pemprov Banten harus bersih, dalam artian tidak ada praktik kolusi, korupsi maupun nepotisme dalam roda pemerintahannya, khususnya dalam hal pelayanan publik.
“Harus main bersih, tidak boleh ada sogok menyogok ataupun like and dislike, apalagi main-main kegiatan (Proyek,-red). Dasarnya harus dari talenta,” jelasnya.
Sementara itu, senada dengan Dimyati, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana, mengingatkan bahwa, jabatan bukanlah sesuatu yang perlu diperebutkan dengan cara tidak etis.
BACAJUGA:
“Jabatan itu amanah, bukan sesuatu yang harus dikejar dengan cara-cara yang salah. Yang terpenting adalah bekerja dengan baik dan menjaga etika,” ujarnya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi Banten, Nana menyampaikan, jika seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus fokus pada kinerja dan pelayanan publik, bukan sibuk mencari cara instan untuk mendapatkan jabatan.
Baca Juga: Dua Bulan TPP 5.300 ASN Pemkot Serang Belum Dibayar, ASN Banyak yang Ngutang untuk Hidup Sehari-hari
“Masalah di Banten ini banyak, jadi jangan justru menambah masalah dengan praktik yang tidak sehat,” tegasnya. (***)
