SERANG, BANTEN RAYA- Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat masih ada 1,92 juta bidang tanah di Banten yang belum bersertifikat. Kabupaten Serang memberikan kontribusi terbanyak dengan 573.195 bidang tanah yang belum memiliki dokumen kepastian hukum tersebut.
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng mengatakan, estimasi bidang tanah di Banten saat ini adalah sebanyak 4.093.700 yang tersebar di 8 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, telah terukur dan terpetakan sebanyak 2.539.793 bidang tanah. Sementara yang telah terbit sertifikat ada sebanyak 2.167.878 atau sebesar 52,96 persen.
“Dengan kata lain yang belum terpetakan ada 1.553.907 bidang tanah dan yang belum bersertifikat ada 1.925.822 bidang tanah,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di salah satu restoran ternama di Kota Serang, Selasa (5/1/2021).
Ia menjelaskan, dari 1.925.822 bidang tanah yang belum bersertifikasi terbesar di 7 Kantor ATR/BPN kabupaten/kota. Rinciannya, Kabupaten Serang sebanyak 573.195 bidang tanah. Selanjutnya Kabupaten Pandeglang 3723.850 bidang tanah, Kabupaten Lebak 529,790, Kabupaten Tangerang 446.448 bidang tanah.
“Selanjutnya, Kota Tangerang 20.648 bidang tanah, Kota Cilegon 21.893 bidang tanah dan Kota Tangerang Selatan 9.998 bidang tanah,” katanya.
Andi menjelaskan, masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat di Banten dikarenakan capaian sertifikasi hingga 2016 masih rendah. Saat itu bidang tanah yang tersertifikat hanya 500.000 hingga 1 juta. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menaikan target per tahun cukup tinggi yaitu 5 hingga 11 juta bidang tanah.
“Pada 2016 ada 126 juta bidang tanah, 46 telah bersertifikat dan 80 belum bersertifikat. Ditargetkan pada 2025 seluruh bidang tanag telah bersertifikat,” ungkapnya.
BACAJUGA:
Untuk itu Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Banten pun giat melakukan program sertifikasi bidang tanah. Di 2020, telah dilaksakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Capaian bidang tanah yang terpetkan telah mencapai 100 persen dari 254.936. sementara penerbitan sertifikatnya mencapai 80.463 bidang tanah dari target 85.160 bidang tanah.
Selain sertifikat untuk masyarakat, pihaknya juga telah menerbitkan dua sertifikat aset pemerintah untuk Waduk Sindangheula. Selanjutnya untuk penerbitan sertifikat melalui layanan rutin atau loket sebanyak 5.447 bidang tanah dan wakaf sebanyak 5.709 bidang tanah.
“2020 seharusnya bisa mencapai 200.000-an tapi anggaran dipotong untuk penanganan pandemi Covid-19. Untuk mengejar target komplet 2025 mulai tahun ini kami menargetkan penerbitan sertifikat sekitar 400.000 per tahun,” tuturnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, Bendung Sindangheula merupakan situ keempat yang berhasil dilakukan sertifikasi oleh Pemprov Banten. “Ini situ keempat selain Situ Cipondoh, Situ Gede dan Situ Palayangan. Ini jadi bukti komitmen Pemprov Banten dalam penataan aset daerah,” ujarnya. (dewa/rahmat)