BANTENRAYA.COM – Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon diminta memilah program prioritas.
Sementara, program yang tidak menjadi prioritas untuk tidak dilaksanakan terlebih dahulu lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Cilegon 2023 mengalami defisit sekitar Rp 100,52.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan atau Bappedalitbang Kota Cilegon Wilastri Rahayu mengatakan, Pengendalian Efektif dan Efisien dilakukan APBD Kota Cilegon 2023.
“Tidak ada refocusing ya, itu untuk pengendalian efisien dan efektif, tidak ada rasionalisasi. Namanya pengendalian dalam rangka APBD efisien dan efektif, mendahulukan yang prioritas dulu, dalam rangka mengantisipasi risiko yang 100 miliar tidak ada uangnya,” kata Wilastri, Senin, 27 Februari 2023.
Baca Juga: Sebar Video Mesumnya kepada Teman-Temannya, Mahasiswa Asal Pandeglang Ditangkap
Dikatakan Wilastri, defisit APBD 2023 lantaran proyeksi pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau Silpa APBD Kota Cilegon 2022 di APBD Kota Cilegon 2023 Rp 417 miliar.
BacaJuga
Namun, pada kenyataanya Silpa APBD 2022 hanya sekitar Rp 300 miliar.
“Kekurangan sekitar 100 miliar. Kita mendahulukan yang prioritas terlebih dahulu, efisiensikan belanja, kalau pendapatan di triwulan 2 dan triwulan 3 naik, maka bisa dibelanjakan di triwulan 4,” kata Wilastri.
Wilastri meminta kepada OPD untuk melakukan pemilahan belanja yang prioritas.
Baca Juga: Tok! Pemkot Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Pemilihan Walikota 2024
Sementara itu, untuk yang tidak prioritas untuk dilaksanakan di triwulan 4, jika pendapatan APBD 2023 mengalami kenaikan.
”Yang diefisiensi hasil musyawarah mufakat, bukan harus perjalanan dinas, semua OPD sudah tahu mana-mana saja yang menurut mereka bisa ditunda pelaksanaanya. Semua OPD sudah tahu kalau kita ada defisit Rp 100 miliar,” ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Cilegon ini menyerahkan program yang dikesampingkan terlebih dahulu diserahkan kepada masing-masing OPD.
”Jelas, yang program prioritas tidak boleh dikesampingkan. Kita harus mengantisipasi risiko tidak terbayar,” ucapnya.
Baca Juga: Rumah Warga Ojar Rusak Parah Terdampak Pergerakan Tanah hingga Kerugian Ditaksir Mencapai Rp 50 Juta
Kepala Disperindag Kota Cilegon Syafrudin menuturkan, jika anggaran yang diefisiensikan di OPD-nya meliputi kegiatan rapat.
Sementara kegiatan pembangunan fisik tidak dilakukan efisiensi.
“Mungkin baiknya ke Bappeda. Fisik tidak ada (dipotong),” katanya. (***)
