BANTENRAYA.COM – Fraksi PKS di DPRD Kota Cilegon memberikan catatan kritis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon.
Dimana, salah satunya yakni masih tingginya angka kemiskinan yang mencapai 17 ribu orang di Kota Cilegon.
Artinya, 1 dari 28 warga Kota Cilegon hidup dalam garis kemiskinan berdasarkan jumlah penduduk di Kota Cilegon yang mencapai 480.378 jiwa.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon Qoidatul Sitta menjelaskan, ada catatan dan masukan substantif seperti pemberantasan kemiskinan dan pengangguran. Hal itu membuat Fraksi PKS menekankan agar RPJMD secara tegas menjadikan pengurangan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama.
“Angka kemiskinan yang masih menyentuh lebih dari 17.000 jiwa serta ketimpangan ekonomi antar wilayah harus ditangani,” katanya, Selasa (10/6).
Baca Juga: Eks Kewedanaan Menes Diusulkan jadi Pusat Kebudayaan
Beberapa yang bisa dilakukan, imbuh Sitta yakni melalui afirmasi anggaran untuk pemberdayaan UMKM dan ekonomi syariah dan fasilitasi lapangan kerja bagi pemuda dan perempuan.
“Termasuk insentif investasi yang pro lapangan kerja,” ucapnya.
Selanjutnya, jelas Sitta yakni penguatan ekonomi masyarakat dan inklusi fiscal. Dimana, Fraksi PKS mendukung penguatan ekonomi lokal berbasis sektor riil, termasuk perikanan, pertanian urban dan perdagangan kecil-menengah.
“Kami mengusulkan skema pembiayaan mikro melalui APBD, dana bergulir untuk koperasi dan komunitas produktif dan digitalisasi akses pemasaran dan pelatihan wirausaha muda,” jelasnya.
Catatan dalam hal lingkungan, jelas Sitta, yakni ketahanan lingkungan dan pengelolaan sampah. Hal itu, karena dokumen RPJMD belum cukup kuat menegaskan langkah strategis untuk menghadapi tantangan lingkungan.
“Fraksi PKS mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup dalam seluruh program sektoral, penambahan indikator capaian lingkungan lama RPJMD dan dukungan untuk program zero waste, pemilahan sampah dan ekosistem daur ulang,” jelasnya.
Baca Juga: RSUD Adjidarmo Lebak Siapkan Ruang Isolasi di tengah Naiknya Isu Kasus Covid-19
Untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, imbuh Sitta, Fraksi PKS meminta agar arah kebijakan pendidikan dan kesehatan berbasis pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah pinggiran, serta integrasi nilai karakter, agama, dan budaya lokal dalam pendidikan,
“Termasuk Peningkatan pelayanan kesehatan primer, termasuk Puskesmas berbasis keluarga,” ucapnya. (***)
