Senin, 23 November 2026
No Result
View All Result
Banten Raya
  • Daerah
  • Nasional
  • Pendidikan
  • OpiniNew
  • Ekonomi & Bisnis
  • Teknologi
  • Advetorial
Banten Raya
  • Daerah
  • Nasional
  • Pendidikan
  • OpiniNew
  • Ekonomi & Bisnis
  • Teknologi
  • Advetorial
No Result
View All Result
Senin, 23 November 2026
No Result
View All Result
Banten Raya
  • Daerah
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Opini
  • Ekonomi & Bisnis
  • Teknologi
  • Advetorial

Kasus Korupsi PDAM Lebak, Metode Perhitungan Kerugian Negara Dinilai Tak Profesional

Darjat Nuryadin Oleh: Darjat Nuryadin
29 April 2026 | 17:31
Persidangan kasus korupsi PDAM Lebak di Pengadilan Negeri Tipikor Serang pada Rabu, 29 April 2026. (Darjat/Bantenraya.com)

Persidangan kasus korupsi PDAM Lebak di Pengadilan Negeri Tipikor Serang pada Rabu, 29 April 2026. (Darjat/Bantenraya.com)

Bagikan Ke WhatsAppBagikan Ke FacebookBagikan Ke TwitterBagikan Ke Telegram

BANTENRAYA.COM  – Ahli meringankan dalam kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak menyebut perhitungan kerugian keuangan negara tidak dilakukan secara profesional, lantaran menggunakan data pembanding dari Asosiasi Industri Pompa Seluruh Indonesia (AIPSI) yang tak memiliki sertifikasi melakukan audit.

Hal itu diungkapkan ahli akuntansi forensik dari Pusat Kajian Forensik Akuntansi STIE Widya Wiwaha, Mohamad Mahsun, saat memberikan keterangan untuk terdakwa Anton Sugio Dirut PT Bintang Lestari Persada (BLS), dalam sidang di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Rabu (29/4/2026).

Ahli Mohamad Mahsun, menilai metode penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut tidak memenuhi standar profesional. Penghitungan kerugian negara harus bersifat nyata dan pasti, serta tidak boleh didasarkan pada asumsi.

ADVERTISEMENT

“Kerugian negara itu harus nyata dan pasti, tidak boleh dihitung secara asumtif. Itu mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara,” ujarnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Sinta Gaberia Pasaribu.

Mahsun menjelaskan, dalam akuntansi forensik terdapat tiga kategori kerugian negara, yakni total loss, overpayment, dan benefit fraud. Untuk menentukan adanya overpayment, diperlukan pembanding harga yang valid dan tidak boleh hanya berasal dari satu sumber.

BACA JUGA: Walikota Serang Perintahkan Satpol PP Rutin Razia Miras

“Kalau pembanding hanya satu sumber, itu tidak valid. Harus dilakukan triangulasi, minimal dari tiga sumber, lalu dibandingkan dengan harga pasar dan harga industri secara apple to apple,” jelasnya.

Mahsun menerangkan metode pembandingan yang tidak sebanding berpotensi menghasilkan kesimpulan yang bias dan menyesatkan. Terlebih, Inspektorat menggunakan data rujukan dari AIPSI yang disebut tidak memiliki status badan hukum.

BACAJUGA:

Belasan siswa SDN Kuranji

Lawan Kecanduan Gawai dan Dongkrak Rapor Pendidikan, SDN Kuranji Kota Serang Luncurkan Inovasi ‘Serasi’

22 November 2026 | 21:30
Golok Day 2026

Golok Day 2026 Sukses Digelar, Robinsar Ingin Tahun Depan Lebih Besar Lagi

22 November 2026 | 21:00

“Kalau sumber pembanding berasal dari asosiasi yang tidak berbadan hukum, maka secara metodologi itu tidak memadai dan berpotensi menyesatkan,” terangnya.

Selain itu, Mahsun menegaskan auditor harus memiliki kompetensi dan pengakuan profesional, serta bekerja berdasarkan metodologi yang baku.

“Ini menyangkut audit keuangan negara, tidak bisa dilakukan sembarang pihak. Harus oleh yang berwenang dan kompeten,” tegasnya.

BACA JUGA: Walikota Serang Budi Rustandi Cek Miras di Gudang Kantor Satpol PP

Mahsun menekankan pentingnya penentuan harga wajar dalam penghitungan kerugian negara, yang dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni harga pasar, biaya, dan pendapatan.

“Kalau ketiga pendekatan itu tidak terpenuhi, barulah dilakukan triangulasi. Tapi tetap harus dimulai dari melihat harga aktual dan komponennya terlebih dahulu,” tandasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa auditor tidak diperbolehkan menetapkan harga pembanding atas pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya karena berpotensi tidak valid.

“Kalau dari awal sudah diarahkan ada kerugian, maka auditor bisa kehilangan objektivitas dan tidak mempertimbangkan fakta lain,” ujarnya.

Mahsun menerangkan, keberadaan selisih harga tidak serta-merta dapat dijadikan dasar adanya kerugian negara tanpa uji kausalitas yang jelas.

BACA JUGA: Jaga Kekhusyukan Ramadan, Camat Taktakan Gandeng Koramil Polsek Operasi Miras dan Razia Kos-kosan

Konsep kerugian negara, aspek manfaat juga harus diperhitungkan.

“Selisih harga tidak identik dengan kerugian negara. Harus diuji hubungan sebab-akibatnya, apakah benar kerugian itu timbul dari perbuatan tertentu. Kalau negara masih mendapatkan manfaat, maka itu harus dihitung. Tidak bisa serta-merta dianggap total loss,” terangnya.

Mahsun kembali menegaskan laporan hasil audit yang menggunakan satu sumber pembanding dari asosiasi tidak berbadan hukum tidak dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menentukan kerugian negara.

“Secara metodologi itu cacat, sehingga tidak layak dijadikan dasar pengambilan keputusan,” pungkasnya.

Setelah mendengar keterangan ahli, Kuasa Hukum terdakwa Deolipa Yumara menyampaikan permohonannya kepada majelis hakim agar mempertimbangkan keterangan ahli yang dihadikan dalam persidangan.

“Mohon majelis keterangan ahli agar dipertimbangkan majelis,” katanya.***

Editor: Gillang Mubarok
Tags: korupsiLebakPDAM
Previous Post

Bank Mandiri Cilegon Tawarkan 47 Unit Properti Lelang di Metro Cendana Margin Hingga 50 Persen

Next Post

Honda Banten Edukasi Emosional Berkendara untuk Kartini Masa Kini

Related Posts

Belasan siswa SDN Kuranji

Lawan Kecanduan Gawai dan Dongkrak Rapor Pendidikan, SDN Kuranji...

22 November 2026 | 21:30
Golok Day 2026

Golok Day 2026 Sukses Digelar, Robinsar Ingin Tahun Depan...

22 November 2026 | 21:00
Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila (kanan) saat acara Golok Day Festival 2026. (Burhan/ Bantenraya.com)

Pemerintah Kota Cilegon akan Bangun Museum Senilai Rp12 Miliar

22 November 2026 | 20:00
Kepala SDN SMPN 5 Kota Serang Ita Cahyawati

Perkuat Sinergi Pendidikan, Kepala SMPN 5 Kota Serang Ciptakan...

22 November 2026 | 19:59

Video Banten Raya Channel

Preloader Image
IMG-20261121-WA0353
IMG-20261121-WA0354
ADVERTISEMENT
  • Twibbon Hari Anak Sedunia 2026

    Kumpulan Link Twibbon Hari Anak Sedunia 2026, Desain Unik dan Menarik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 10 Link Twibbon Milad Muhammadiyah ke-114 Tahun 2026, Desain Terbaru Cocok Diunggah di Media Sosial

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tema dan Link Download Logo HUT Brimob ke-81 Tahun 2026, Ini Makna Filosofinya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Soroti Tambang dan Translokasi Badak Jawa, GMNI Banten Layangkan 5 Tuntutan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 5 Link Twibbon HUT Korps Marinir ke-81 Tahun 2026, Desain Keren dan Kekinian

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 134 Tenant UMKM Kabupaten Serang Benchmarking ke STP IPB

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Respons Cepat Pengelola Es Kristal Tangani Semburan Gas,Gandeng ESDM hingga Uji Lab Sampel Air

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Petugas Bawa Enam Kantong Jenazah dari PT Fonusa Agung Mulia Cikande yang Kebakaran

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • DPRD Pandeglang Kawal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi PPPK Penuh Waktu 

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kontingen Kota Serang Tembus Papan Atas Porprov VII Banten 2026 Usai Borong Lima Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
ADVERTISEMENT

Tag

2022 Andra Soni ASN banjir Banten Beasiswa BRI BRI Super League Budi Rustandi Cilegon drakor drama Korea Indonesia jadwal tayang Kabupaten Lebak kabupaten serang Kota Cilegon Kota Serang Lebak link nonton link twibbon lowongan kerja mahasiswa Pandeglang Pemkot Cilegon pemkot serang Pemprov Banten Persib Bandung pilkada Preman Pensiun 6 Preman Pensiun 7 provinsi banten Ramadhan Robinsar sampah serang sinopsis spoiler spoiler sub indo Timnas Indonesia Twibbon UMKM UNTIRTA viral
ADVERTISEMENT
Banten Raya

© 2026 Banten Raya - Berkualitas dan Berbeda

Nomor ID Pers : 26666 | Status Pendataan : Terverifikasi Faktual | Sertifikat : 1393/DP-Verifikasi/K/VIII/2025

  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi

Ikuti Kami

  • Daerah
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Opini
  • Ekonomi & Bisnis
  • Teknologi
  • Advetorial

© 2026 Banten Raya - Berkualitas dan Berbeda