BANTENRAYA.COM – Ahli meringankan dalam kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak menyebut perhitungan kerugian keuangan negara tidak dilakukan secara profesional, lantaran menggunakan data pembanding dari Asosiasi Industri Pompa Seluruh Indonesia (AIPSI) yang tak memiliki sertifikasi melakukan audit.
Hal itu diungkapkan ahli akuntansi forensik dari Pusat Kajian Forensik Akuntansi STIE Widya Wiwaha, Mohamad Mahsun, saat memberikan keterangan untuk terdakwa Anton Sugio Dirut PT Bintang Lestari Persada (BLS), dalam sidang di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Rabu (29/4/2026).
Ahli Mohamad Mahsun, menilai metode penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut tidak memenuhi standar profesional. Penghitungan kerugian negara harus bersifat nyata dan pasti, serta tidak boleh didasarkan pada asumsi.
“Kerugian negara itu harus nyata dan pasti, tidak boleh dihitung secara asumtif. Itu mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara,” ujarnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Sinta Gaberia Pasaribu.
Mahsun menjelaskan, dalam akuntansi forensik terdapat tiga kategori kerugian negara, yakni total loss, overpayment, dan benefit fraud. Untuk menentukan adanya overpayment, diperlukan pembanding harga yang valid dan tidak boleh hanya berasal dari satu sumber.
BACA JUGA: Walikota Serang Perintahkan Satpol PP Rutin Razia Miras
“Kalau pembanding hanya satu sumber, itu tidak valid. Harus dilakukan triangulasi, minimal dari tiga sumber, lalu dibandingkan dengan harga pasar dan harga industri secara apple to apple,” jelasnya.
Mahsun menerangkan metode pembandingan yang tidak sebanding berpotensi menghasilkan kesimpulan yang bias dan menyesatkan. Terlebih, Inspektorat menggunakan data rujukan dari AIPSI yang disebut tidak memiliki status badan hukum.
“Kalau sumber pembanding berasal dari asosiasi yang tidak berbadan hukum, maka secara metodologi itu tidak memadai dan berpotensi menyesatkan,” terangnya.
Selain itu, Mahsun menegaskan auditor harus memiliki kompetensi dan pengakuan profesional, serta bekerja berdasarkan metodologi yang baku.
“Ini menyangkut audit keuangan negara, tidak bisa dilakukan sembarang pihak. Harus oleh yang berwenang dan kompeten,” tegasnya.
BACA JUGA: Walikota Serang Budi Rustandi Cek Miras di Gudang Kantor Satpol PP
Mahsun menekankan pentingnya penentuan harga wajar dalam penghitungan kerugian negara, yang dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni harga pasar, biaya, dan pendapatan.
“Kalau ketiga pendekatan itu tidak terpenuhi, barulah dilakukan triangulasi. Tapi tetap harus dimulai dari melihat harga aktual dan komponennya terlebih dahulu,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa auditor tidak diperbolehkan menetapkan harga pembanding atas pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya karena berpotensi tidak valid.
“Kalau dari awal sudah diarahkan ada kerugian, maka auditor bisa kehilangan objektivitas dan tidak mempertimbangkan fakta lain,” ujarnya.
Mahsun menerangkan, keberadaan selisih harga tidak serta-merta dapat dijadikan dasar adanya kerugian negara tanpa uji kausalitas yang jelas.
BACA JUGA: Jaga Kekhusyukan Ramadan, Camat Taktakan Gandeng Koramil Polsek Operasi Miras dan Razia Kos-kosan
Konsep kerugian negara, aspek manfaat juga harus diperhitungkan.
“Selisih harga tidak identik dengan kerugian negara. Harus diuji hubungan sebab-akibatnya, apakah benar kerugian itu timbul dari perbuatan tertentu. Kalau negara masih mendapatkan manfaat, maka itu harus dihitung. Tidak bisa serta-merta dianggap total loss,” terangnya.
Mahsun kembali menegaskan laporan hasil audit yang menggunakan satu sumber pembanding dari asosiasi tidak berbadan hukum tidak dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menentukan kerugian negara.
“Secara metodologi itu cacat, sehingga tidak layak dijadikan dasar pengambilan keputusan,” pungkasnya.
Setelah mendengar keterangan ahli, Kuasa Hukum terdakwa Deolipa Yumara menyampaikan permohonannya kepada majelis hakim agar mempertimbangkan keterangan ahli yang dihadikan dalam persidangan.
“Mohon majelis keterangan ahli agar dipertimbangkan majelis,” katanya.***





