BANTENRAYA.COM – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten mempercepat pembentukan Unit Pelaksana Teknis atau UPT Pemanfaatan Aset sebagai langkah pembenahan tata kelola aset daerah.
Hal ini dilakukan menyusul atas kemenangan sengketa lahan Situ Ranca Gede di tingkat kasasi, sekaligus menjadi momentum memperkuat pengamanan aset milik pemerintah.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan jika pembentukan UPT tersebut diarahkan untuk memastikan aset daerah tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita sedang menyiapkan satu UPT Pemanfaatan Aset. Tujuannya pertama untuk menjaga dan mengamankan aset kita, dan kedua menggali potensi pemanfaatannya agar berdampak baik bagi PAD,” kata Andra, Jumat, 17 April 2026.
Andra menjelaskan bahwa, persoalan pengelolaan aset selama ini masih dihadapkan pada berbagai kelemahan mendasar, baik dari sisi administrasi maupun perlindungan fisik.
BACA JUGA: 58 Persen Belum Tersertifikasi, ATR BPN Percepat Legalitas 900 Ribu Tanah Wakaf
Ia mengungkapkan, masih banyak aset milik Pemprov Banten yang belum memiliki sertifikat, belum dipagari, serta tidak memiliki penanda yang jelas.
“Kita masih menemukan aset yang belum dipagari, belum ada penandanya, bahkan belum tersertifikasi, padahal itu milik pemerintah daerah,” katanya.
Kondisi tersebut, kata dia, dinilai berisiko untuk memicu sengketa atau peralihan fungsi aset jika tidak segera ditertibkan. Oleh karena itu, pihaknya menilai perlu adanya unit khusus yang fokus pada pengawasan sekaligus optimalisasi pemanfaatan aset.
Sebagai langkah awal, Andra menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk satuan tugas yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mempercepat proses sertifikasi aset.
Legalitas ini menjadi fondasi utama sebelum aset dapat dikelola lebih lanjut.
BACA JUGA: BPN Kabupaten Serang Selesaikan Tunggakan dan PTSL 100 Persen di 2025
Andra menegaskan, pemanfaatan aset melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau skema penyewaan hanya akan dilakukan setelah seluruh aspek legal dan administratif dinyatakan tuntas.
“Sebelum memikirkan pemanfaatannya, misalnya dikerjasamakan atau disewakan kepada pihak ketiga, kita amankan dan rapikan dulu legalitasnya,” tandasnya.***





