BANTENRAYA.COM – Pemprov Banten belum dapat memastikan implementasi program sekolah gratis bagi Madrasah Aliyah dalam waktu dekat.
Meski kebijakan sekolah gratis telah tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub), akan tetapi realisasi untuk madrasah masih terkendala persoalan kewenangan dan payung hukum lintas institusi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, Pemprov Banten tidak bisa melangkah sendiri tanpa adanya komunikasi dan pengajuan formal dari instansi yang memiliki kewenangan atas madrasah.
“Sampai sekarang secara formal belum ada usulan dari Kemenag,” kata Deden, Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, posisi Pemprov saat ini masih berada pada tahap pengkajian untuk melaksanakan program sekolah gratis untuk tingkat Madrasah Aliyah.
Salah satu pertimbangan utamanya, kata Deden adalah batas kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
BACA JUGA: Prakiraan Cuaca di Pandeglang, Waspada Gelombang Tinggi Capai 2.5 Meter
“Kita kan tetap mengacu ke Undang-undang 23 Tahun 2014. Kewenangan konkuren daerah itu tidak termasuk urusan agama,” ujarnya.
Menurut Deden, kehati-hatian diperlukan agar kebijakan sekolah gratis untuk madrasah tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Kemenag. Ia menegaskan, Pemprov tidak ingin dianggap mengambil alih tugas lembaga vertikal tersebut.
“Jangan sampai kewenangan Kemenag terambil alih oleh provinsi (pemprov). Itu yang harus kita jaga. Makanya kita sedang mencari formula yang tepat,” kata Deden.
Deden juga menuturkan, banyak siswa madrasah yang merupakan warga Banten yang juga menjadi perhatian Pemprov. Namun, semangat tersebut tetap harus disesuaikan dengan regulasi yang ada.
“Pak Gubernur sangat memahami bahwa sekolah di manapun itu muridnya masyarakat Banten. Kami di bawahnya juga tegak lurus untuk memperjuangkan itu. Tapi semua harus dipadu-padankan dengan aturan,” ujarnya.
Terkait adanya singgungan bahwa Pemprov dianggap menganaktirikan madrash, Deden menyampaikan jika pernyataan tersebut muncul karena banyak yang belum dipahaminya konteks regulasi secara utuh.





