“Pergub tentang sekolah gratis itu sudah mencantumkan soal madrasah. Jadi, kalau ada yang bilang Provinsi dzolim atau tidak mau melakukan, aturannya sebenarnya sudah ada,” katanya.
Ia pun menyarankan agar pihak-pihak yang menyuarakan kritik terlebih dahulu membaca dan memahami regulasi yang berlaku sebelum menyampaikan pernyataan ke publik.
“Saran saya, baca dulu, tabayun dulu, baru berkomentar. Jangan sampai komentarnya malah menyesatkan,” tegasnya.
Terkait mekanisme ke depan, Deden berharap ada komunikasi yang lebih intens antara Kemenag, pengelola madrasah, dan Pemprov Banten. Dengan begitu, data dan kebutuhan yang disampaikan benar-benar berasal dari jalur resmi.
“Kalau memang madrasah ingin ikut program sekolah gratis, komunikasikan ke Kemenag dan dorong agar Kemenag berkomunikasi intens dengan kita. Jangan sampai Pemprov tahu datanya dari media,” ujarnya.
Terkait anggaran, Deden menegaskan bahwa pendidikan merupakan program prioritas Gubernur Banten. Bahkan, jika diperlukan, anggaran sektor lain dapat disesuaikan.
“Pendidikan ini prioritas Pak Gubernur. Anggarannya enggak ada pun harus kita cariin. Kita kurangi yang lain yang tidak dianggap prioritas,” katanya.
Kendati demikian, ia menekankan bahwa penganggaran tidak bisa dilepaskan dari kepastian hukum. Tanpa payung hukum yang jelas, kata dia, kebijakan justru berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Payung hukumnya harus mengamankan semuanya dulu,” ujarnya.
Lebih lanjut Deden juga mendorong agar seluruh kepala daerah di Banten, baik bupati maupun wali kota, untuk menjadikan pendidikan sebagai agenda bersama. Menurutnya, peningkatan sumber daya manusia tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah provinsi.
“Peningkatan SDM ini harus jadi cita-cita seluruh kepala daerah, bukan hanya mimpi Pak Gubernur,” katanya.
Saat ditanya terkait kepastian waktu pelaksanaan sekolah gratis untuk madrasah, Deden mengaku kecil kemungkinan program sekolah gratis untuk MA bisa berjalan pada 2026, mengingat anggaran sudah berjalan.
“Kalau tahun ini saya agak ragu. Kita sudah 2026, anggarannya sudah jalan,” ucapnya.
Ia menyebut, peluang paling realistis adalah pada 2027, seiring dengan penyesuaian kebijakan dan penyusunan anggaran baru.
“Paling cepat kemungkinan di 2027, di tahun ajaran baru sekitar Juni,” pungkasnya. ***





