BANTENRAYA.COM – Persoalan pertanahan dan ketidakberesan pencatatan aset kembali menjadi sorotan Ombudsman RI Perwakilan Banten.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi mengungkapkan, laporan masyarakat di Banten masih banyak didominasi sengketa pertanahan yang melibatkan BPN, pemerintah desa, dan instansi terkait lainnya.
Tidak hanya itu, pencatatan aset negara dan daerah juga dinilai masih bermasalah, termasuk status pengelolaan sungai dan situ yang kerap memicu konflik di lapangan.
BACA JUGA: Penantian 17 Tahun Pemkot Cilegon Berakhir, Ribuan Honorer Dilantik jadi PPPK Paruh Waktu Besok
“Isu pencatatan sungai serta situ ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak memunculkan permasalahan hingga konflik di tengah masyarakat,” kata Fadli, Kamis 4 Desember 2025.
Dia menegaskan pentingnya percepatan proses pencatatan aset dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang muncul akhir-akhir ini terjadi karena aset negara maupun daerah tidak terkelola dengan baik.
BACA JUGA: Spoiler Dynamite Kiss Episode 8 Sub Indo: Ji Hyeok Bakal Nikahi Ha Young?
BACAJUGA:
Dia berharap DPR RI dapat mendorong pemerintah mengisi kekosongan regulasi agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara menyeluruh.
Ombudsman juga menyinggung kasus pengurukan sungai oleh pengembang di salah satu wilayah di Banten yang sempat memutus aliran air bagi petani dan petambak.
Dengan dorongan dan kerjasama semua pihak, saat ini aliran sungai telah kembali mengalir, meskipun belum sepenuhnya pulih seperti kondisi awal.
“Kami masih terus melakukan pemantauan lanjutan dan meminta Pemerintah Daerah terkait untuk melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai ketentuan agar permasalahan yang sama tidak berulang,” urainya.
Ombudsman Banten berharap tata kelola pemerintahan daerah sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten dapat diperbaiki secara keseluruhan.
Terutama berkaitan dengan penuntasan sengketa tanah dan pembenahan pencatatan aset yang dilakukan pemerintah daerah.
Sementara Kepala BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis Mako mengatakan, sebagai kepala yang baru menjabat, dia mengaku belum mengetahui secara detail apa saja persoalan pertanahan yang ada di Provinsi Banten.
Namun dia berjanji dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui gambaran lebih luas lagi terkait persoalan tanah di Provinsi Banten. ***
