BANTENRAYA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memproyeksikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak sebesar Rp2,74 triliun di tahun 2026.
Proyeksi itu turun Rp128 miliar dari APBD 2025 yang mencapai Rp2,86 triliun.
Faktor utama penyebab turunnya proyeksi ialah lantaran instruksi pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp118 miliar.
BACA JUGA: Anita Dewi Dipecat, Buntut Viral Kehilangan Tumbler di KRL
Anggota Badan Anggaran sekaligus Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lebak, Acep Dimyati memintai kepada Pemkab Lebak untuk lebih optimal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam hal ini, dia merekomendasikan agar Pemkab bisa mendongkrak pendapatan dari sektor pajak. Hal itu dinilai penting demi bisa mendukung kemajuan Kabupaten Lebak.
“Pajak itu jadi salah satu komponen yang benar-benar bisa mendongkrak PAD. Diantaranya ya lewat pajak kendaraan. Pemkab harus bisa mengajak masyarakat bayar pajak kendaraannya maupun PBB,” kata Acep saat diwawancara pada Kamis, 27 November 2025.
Di sisi lain, Acep menyebut bahwa meski terjadi penurunan proyeksi pendapatan di tahun depan, ia memintaku agar Pemkab Lebak memberikan empat program prioritas porsi anggaran yang lebih besar.
Program itu diantaranya ialah ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan.
“Tetap itu prioritas utama walaupun ada pengurangan. Meski transfer berkurang ya, tapi kami DPRD meminta yang empat program itu jadi skala prioritas untuk dianggarkan. Porsinya harus lebih,” imbuhnya.
Di sisi lain Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah sendiri memiliki sejumlah gagasan dalam memaksimalkan pendapatan daerah untuk tahun depan.
Diantaranya ialah Pemkab Lebak akan mendorong digitalisasi transaksi penerimaan sebagai upaya peningkatan tersebut.
Langkah itu juga diharapkan bisa mengurangi potensi terjadinya kebocoran terhadap pendapatan Kabupaten Lebak tahun depan.
Dia menyebut sejumlah langkah teknis yang akan diambil, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi, sistem tapping box, penggunaan aplikasi Simpal untuk pajak daerah dan Web-R untuk retribusi daerah.
“Penyesuaian pendapatan daerah masih sangat dimungkinkan seiring adanya peningkatan pendapatan asli daerah dengan tetap memperhatikan potensi riil terkini dan realisasi tahun 2025,” tutur dia.
Ia menyampaikan, dengan dukungan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi.
“Koordinasi lintas perangkat daerah, monitoring dan evaluasi secara berkala di lapangan, menggandeng mitra dalam penagihan serta memaksimalkan pemanfaatan aset dan optimalisasi sumber pendapatan lainnya lewat pembentukan Satgas PAD,” tandasnya. ***





