BANTENRAYA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) tengah mempersiapkan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk tahun anggaran 2026.
Akan tetapi, meskipun realisasi perbaikan RTLH pada 2025 berhasil meningkat signifikan, program tersebut dipastikan mengalami penurunan kuota pada tahun depan akibat keterbatasan anggaran Banten.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan DPRKP Provinsi Banten, Suhadi yang mengungkapkan, pihaknya masih melakukan perhitungan kemampuan keuangan daerah sebelum penetapan akhir jumlah unit yang akan dibangun atau direnovasi. Dari realisasi 360 unit RTLH pada tahun ini, jumlah tersebut diproyeksikan turun menjadi sekitar 300 unit pada 2026.
“Tahun depan itu masih dinamis, kita rencanakan kurang lebih 300 unit di Banten. Mungkin akan menurun dibanding tahun ini, tapi angkanya masih sangat dinamis,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
BACA JUGA : Jelang Nataru Tingkat Hunian Hotel Pada Industri Perhotelan di Banten dan Indonesia Catat Okupansi 74 Persen
Suhadi menyampaikan, jumlah rumah warga yang masuk kategori tidak layak huni di Provinsi Banten masih sangat besar, mencapai sekitar 200 ribu unit. Dari jumlah tersebut, usulan resmi yang sudah terdata lengkap dengan By Name By Address (BNBA) tercatat lebih dari 8 ribu pengajuan bantuan.
“Setiap tahun kita anggarkan perbaikan. Tahun ini ada 360 rumah dan Desember harus beres semua. Namun yang membangun RTLH ini bukan hanya kita, tapi Pemerintah Pusat dan pemerintah kabupaten/kota juga turut membangun,” jelasnya.
Menurutnya, wilayah di Kabupaten Lebak dan Pandeglang masih menjadi daerah dengan konsentrasi RTLH tertinggi di Banten. Dari total 8 ribu usulan, sekitar 50 persen di antaranya berasal dari Kabupaten Lebak.
“RTLH ini paling banyak di Pandeglang dan Lebak. Kalau kuota kita bagi rata, misalkan dari 360 unit tahun ini, mungkin 200 unitnya ada di Kabupaten Lebak. Karena usulannya saja yang masuk ke kita mencapai 4 ribuan dari sana,” ungkapnya.
Suhadi menuturkan, di tahun 2026, pihaknya akan melakukan validasi ketat sebelum pelaksanaan pembangunan guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih bantuan dengan program milik pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, maupun bantuan dari CSR perusahaan.
BACA JUGA :Pemprov Banten Target Tekan Angka Stunting Lewat Konsumsi Ikan
“Setiap akan dibangun tentu akan kita validasi dulu. Bantuan yang terbatas ini kita pastikan tepat sasaran,” tuturnya.
Bantuan RTLH, kata dia, hanya akan diberikan kepada warga dengan kondisi rumah rusak berat atau kategori sangat parah. Saat ini DPRKP Provinsi Banten telah membentuk tim untuk melakukan survei langsung sebelum penetapan penerima bantuan.
“Untuk rehab kita akan survei ke lapangan. Kalau rusak berat akan kita bangun total. Kalau sedang kita batasi bantuannya sampai Rp41 juta, dan rusak ringan kita batasi juga Rp21 juta. Nanti ada tim yang menghitung tingkat kerusakannya,” paparnya.
Sementara itu, terpisah, Kepala DPRKP Provinai Banten, M Rachmat Rogianto menjelaskan, program RTLH merupakan bagian dari upaya pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem.
Ia menegaskan, hak untuk mendapatkan rumah yang layak adalah tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam regulasi.
“Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat tiga macam bencana yaitu bencana alam, non-alam, dan sosial. Kategori bencana sosial itu termasuk masyarakat yang tidak bisa menyesuaikan dengan zaman, termasuk warga kemiskinan ekstrem. Jadi program ini diberikan kepada masyarakat yang masuk kategori tersebut,” terangnya.
BACA JUGA : Hari Guru Nasional 2025, Komisi V DPRD Provinsi Banten Ingatkan Peran Penting Guru
Rachmat menyebutkan, penerima bantuan wajib memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan lahan minimal seluas 6×6 meter. Rumah yang dibangun akan mengacu pada standar Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yang dikenal cepat dibangun dan tahan gempa.
“Karena kan yang akan kita bangun itu tipe 36 jadi minimal punya lahan 6×6, lebih baik 8×8. Konstruksi RISHA ini dapat bertahan dari gempa berskala 7 magnitudo,” kata Rachmat.
Meski kuota 2026 dipangkas, Rachmat menuturkan jika pihaknya berkomitmen untuk tetap memperluas cakupan pembangunan rumah layak huni secara bertahap,
“Iya tentu akan kita maksimalkan, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi. Tapi, efektivitas program saat ini masih sangat bergantung pada kapasitas keuangan daerah dan sinergi lintas pemerintah,” tandasnya. (***)





