BANTENRAYA.COM – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon Tb Rizki Andika menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bisa membangun Jalan Lingkar Utara (JLU) tanpa hutang.
Pemkot Cilegon bisa membiayai JLU melalui pemangkasan belanja pegawai yang sekarang mencapai 40 persen lebih dalam APBD.
Menurut Rizki, persentase belanja pegawai tembus 42,40 persen atau sebesar Rp977.559.510.086,10 dari total belanja daerah sebesar Rp2.305.503.237.836,00.
Hal itu jelas melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022. Dimana, UU itu adalah tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 146 ayat 1 disebutkan jika daerah Wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total belanja daerah.
BACA JUGA: Regenerasi Petani di Banten Tersendat, Petani Milenial Hanya 29,51 Persen
“Dibandingkan dengan hutang kepada PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), pemerintah bisa membuat skema belanja pegawai disesuaikan dengan UU sebesar 30 persen, sehingga ada sekitar 12 persen dari Rp2,3 triliun atau sebesar Rp276 miliar,” katanya, Minggu (28/9).
Rizki menyampaikan, dibandingkan dengan pinjaman yang akan justru memberatkan APBD dan membuat kondisi keuangan daerah mengalami turbulensi, maka pemangkasan belanja pegawai menjadi paling bijak.
“Dalam belanja pegawai itu ada beberapa yang bukan kewajiban pemerintah misalnya tunjangan atau TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) itu bisa disesuaikan dan hitungannya harus sesuai kinerja secara transparan,” ucapnya.
Rizki menegaskan, hutang sebesar Rp200 miliar yang akan dilakukan, dipastikan akan membuat kondisi keuangan memberatkan.
Akibat jangka Panjang, pemerintah pasti akan membebani masyarakat dan menambah jumlah penerimaan pajak untuk membayarnya.
“Masyarakat lagi akan menjadi korban. Karena penerimaan akan ditingkatkan, salah satu penerimaan yang akan ditambah adalah pajak. Hal itu bisa sangat memberatkan masyarakat nantinya,” ujarnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Bapperalitbang Kota Cilegon Syafrudin menjelaskan, memastikan akan tetap mengupayakan program tersebut. Hal itu karena JLU menjadi kebutuhan pembangunan yang sudah tertuang di RPJMD dan RKPD.
“Sudah ada di RPJMD dan masuk di RKPD. Masih terus dikonsultasikan dan komunikasikan,” jelasnya.
Syafrudin memastikan, pembayaran dana pinjaman itu tidak akan memotong belanja pegawai. Pemotongan akan dilakukan di belanja yang tidak penting dan tidak sesuai dengan kebutuhan visi misi Walikota Cilegon Robinsar.
“Tidak akan mengurangi dan dipotong dari belanja pegawai. Kami pastikan itu memangkas anggaran yang tidak penting dan sesuai visi misi,” ujarnya.
Hal sama disampaikan Walikota Cilegon Robinsar, untuk bisa mencicil pembayaran pinjaman, pihaknya akan memangkas beberapa program yang tidak ada relevansinya dengan visi dan misi. Termasuk, belanja makan minum, sosialisasi dan belanja tidak penting lainnya.
“Ada porsinya lah, tidak dari belanja pegawai, tapi belanja yang tidak penting, sosialisasi, makan minum dan beberapa yang tidak ada relevansinya akan diambil untuk sistem pembayaran,” pungkasnya. ***