BANTENRAYA.COM – Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dinilai jalan di tempat. Sejak tahun 2012 Kawasan Tanjung Lesung ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012, namun hingga saat ini progres pembangunannya masih belum sesuai harapan dan cenderung jalan di tempat.
Berdasarkan penelitian berjudul “Mengembangkan KEK Wisata Tanjung Lesung” yang dibuat E Rahmat Taufik dkk dari Untirta, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 telah menetapkan Kawasan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
Kawasan ini memiliki luas 1.500 hektare (ha) terletak di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jarak Tanjung Lesung dari Jakarta sekitar 180 Km dengan waktu tempuh sekitar 4 jam dari Jakarta.
Tanjung Lesung terletak di antara Gunung Krakatau dan Taman Nasional Ujung Kulon. Target pemerintah dari KEK pariwisata berbasis maritim ini mencapai nilai devisa sebesar US$12,05 miliar khusus dari sektor pariwisata.
Baca Juga: Warga Miskin di Kota Cilegon Capai 46.622 Jiwa, Rentan Miskin Capai 112 Ribu Jiwa
Pengamat dari Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Eko Supriatno mengatakan, pengembangan KEK Tanjung Lesung masih jalan di tempat bahkan masih jauh dari harapan sebagai destinasi prioritas nasional. Menurutnya, ada sejumlah catatan yang menjadi kritik dari keberadaan KEK Tanjung Lesung.
Eko menilai, visi dan eksekusi KEK Tanjung Lesung tidak seimbang. Visi besar yang ingin menjadikan Tanjung Lesung sebagai “Bali Baru” belum diikuti langkah nyata. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun peta jalan dengan target terukur dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Persoalan lain, adalah infrastruktur dasar yang tertinggal karena akses jalan yang sempit, transportasi publik terbatas, dan konektivitas digital rendah yang menjadi hambatan utama pengembangan KEK Tanjung Lesung. Karena itu, investasi infrastruktur harus diprioritaskan sebelum membicarakan target wisatawan yang ambisius.
“Strategi pemasaran masih lemah dan belum memanfaatkan potensi media digital secara optimal. Narasi promosi harus lebih otentik dan melibatkan influencer maupun pelaku industri kreatif lokal,” kata Eko.
Persoalan lain, eseimbangan komersial dan konservasi terabaikan. Percepatan pembangunan berisiko mengorbankan kelestarian lingkungan dan budaya. Karena itu, pendekatan ekowisata dan pelibatan masyarakat sebagai penjaga alam perlu menjadi kebijakan inti dari pengembangan kawasan ini.
Selain itu, Eko juga menilai partisipasi masyarakat amat rendah dalam proyek nasional ini. Warga Pandeglang selama ini cenderung menjadi penonton, bukan pelaku utama. Pemerintah dan pengelola perlu memberikan akses pelatihan, modal, dan peran dalam pengambilan keputusan.
Masalah lain, koordinasi antar-pihak lemah. Ego sektoral dan lemahnya komunikasi antar-pemerintah pusat, daerah, swasta, dan komunitas memperlambat kemajuan. Dibutuhkan satuan tugas lintas sektoral dengan mandat dan kewenangan yang jelas.
“Banten, termasuk Pandeglang, membutuhkan pemimpin yang berani berpikir di luar kebiasaan, bahkan ‘agak gila’ dalam arti positif—pemimpin yang mampu menembus batas standar, menginspirasi, dan mengeksekusi terobosan besar untuk percepatan pembangunan,” kata Eko.
Sementara itu, Komisaris Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Irna Narulita mengatakan, pengembangan KEK Tanjung Lesung masih terkendala akses jalan, terutama jalan tol, yang membuat daerah tersebut masih cukup sulit untuk dikunjungi oleh wisatawan.
Untuk itu diharapkan peresmian jalan Tol Serang-Panimbang bisa dilakukan pada tahun ini sehingga bisa membuka akses jalan menuju KEK Tanjung Lesung dan pengembangan pariwisata di sekitarnya.
Baca Juga: Satu Bulan Tidak Diangkut DLH Kota Serang, Sampah Warga Persada Banten Menumpuk
Irna mengatakan, akses jalan menuju KEK Tanjung Lesung memang menjadi kendala kawasan ini untuk bisa tumbuh dan berkembang. Sebab, perjalanan menuju KEK Tanjung Lesung bisa memakan waktu cukup lama, mencapai lima tahun.
Karena itu, dia berharap Jalan Tol Serang-Panimbang bisa segera diresmikan, diharapkan pada tahun 2025 ini. Dengan demikian, maka akses menuju KEK Tanjung Lesung bisa menjadi lebih mudah dan waktu tempuhnya bisa menjadi lebih singkat.
“Mudah-mudahan tahun ini akan ada launching peresmiannya oleh Bapak Presiden. Dengan begitu kemudahan orang Jakarta atau dari lain dari Bandara Sukarno Hatta langsung bisa ke KEK Tanjung Lesung dan destinasi di sekitarnya,” kata Irna, Rabu (13/8/2025).
Irna mengungkapkan, Kabupaten Pandeglang memang memiliki banyak kendala dalam hal infrastruktur. Pandeglang tidak memiliki ruas jalan tol, tidak memiliki jalur kereta api, dan lainnya. Itulah yang membuat investor dan wisatawan sulit masuk ke daerah KEK Tanjung Lesung.
“Kita nggak punya ruas jalan tol, nggak punya juga kereta, dan juga yang lain sebagainya. Akses untuk orang masuk, investor masuk, wisatawan mancanegara masuk itu sulit karena bisa 5 jam ke daerah KEK Tanjung Lesung,” ujarnya.
Dia berharap Gubernur Banten sebagai Ketua Dewan Kawasan KEK Tanjung Lesung dan Bupati Pandeglang sebagai Wakil Ketua Dewan Kawasan KEK Tanjung Lesung bisa bersinergi menjadikan KEK Tanjung Lesung menjadi destinasi primadona yang bisa menjadi magnet pariwisata Banten, nasional, hingga dunia. Sebab di Pandeglang juga ada badak cula satu dan taman hutan raya.
Baca Juga: OC Sebut Musda PAN Cilegon Tunggu Arahan DPP dan DPW, Semua Kandidat Masih Berpeluang
“Harapannya akan jadi pundi-pundi ekonomi untuk pendapatan asli Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Mohon doanya saya akan berusaha maksimal untuk menjual, membranding KEK Tanjung Lesung,” katanya.
Irna mengatakan, KEK Tanjung Lesung seharusnya menjadi wisata prioritas yang dibangun pemerintah pusat saat dia menjabat sebagai Bupati Pandeglang. Namun, pemerintah memiliki rencana lain, yaitu membangun 10 Bali baru, salah satunya adalah KEK Tanjung Lesung. Sayangnya, KEK Tanjung Lesung bukan yang pertama menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat.
Ada lima yang saat itu menjadi prioritas, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Lombok atau Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Likupang di Sulawesi Utara.
“Pemerintah memutuskan melalui Kementerian Pariwisata lima dulu yang berangkat (yang ditata-red). Salah satunya Bali, lalu juga ada Labuan Bajo, dan lain sebagainya,” kata Irna.
Karena itu, Irna berharap setelah rencana pembangunan 10 Bali baru yang sebelumnya sempat tertunda, salah satunya adalah KEK Tanjung Lesung, dia berharap proyek itu bisa digarap kembali saat ini di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap pemerintah pusat memperhatikan KEK Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, yang berada di Banten Selatan.
BacaJuga
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pandeglang Rahmat Zultika mengatakan, hingga saat ini belum ada informasi terbaru tentang pembangunan di KEK Tanjung Lesung. Dia menduga hal itu karena tidak ada pembangunan besar yang dilakukan sehingga minim ekspose.
Rahmat mengaku hingga saat ini KEK Tanjung Lesung belum mampu mendongkrak jumlah wisatawan yang datang ke Pandeglang. Berdasarkan data Disparbud Kabupaten Pandeglang, sepanjang tahun 2024 hanya ada 2,4 juta wisatawan yang datang ke Pandeglang.
“Jumlah wisatawan tidak melonjak signifikan,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, Widi Widiasmanto selaku Managing Director KEK Tanjung Lesung belum merespons permintaan wawancara yang dilayangkan kepadanya lewat pesan WhatsApp. Saat ditelepon sore kemarin yang bersangkutan tidak mengangkat meski dalam kondisi aktif. (***)
