SERANG, BANTEN RAYA-Untuk menjalankan surat keputusan bersama (SKB) empat meteri, dan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terkait dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten meminta masukan dari stakeholder pendidikan.
Menurut Tabrani, Kepala Dindikbud Banten, Pemerintah Provinsi Banten sangat konsen terhadap terbitnya SKB empat menteri terkait kegiatan belajar mengajar tatap muka. Termasuk juga menjadi perhatian Dindikbud Banten bersama dengan kantor cabang dinas yang berada dibawah naungan Dindikbud Banten.
Salah satu upaya yang dilakukan Dindikbud Banten, kata Tabrani, adalah dengan menerbitkan surat pedoman bagi sekolah pada jenjang pendidikan SMA, SMK dan SKh dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka.
Pedoman tersebut, lanjut Tabrani, bisa menjadi rujukan bagi sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Oleh karena itu, untuk menyusun pedoman tersebut dibutuhkan masukan dari seluruh elemen yang berada dalam dunia pendidikan, seperti kepala kantor cabang dinas pada Dindikbud Banten, persatuan SMA dan SMK swasta, musyawarah kerja kepala sekolah dan elemen lainnya yang terkait dalam dunia pendidikan.
“Draf pedomannya sudah ada, tinggal stakeholder terkait yang hadir dalam kegiatan ini bisa memberikan masukan. Karena, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir saat ini lebih paham tentang kondisi sekolah masing-masing,” kata Kepala Dindikbud Banten saat menghadiri pertemuan persiapan kegiatan belajar mengajar tatap muka di Aula Kantor Dindikbud Bnaten, Rabu (16/12).
Nanti pedoman tersebut, lanjut Tabrani, akan diberi nama Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah. Dindikbud Banten akan membuat pengantar agar pedoman tersebut bisa segera disosialisasi dari kantor cabang dinas kepada sekolah yang kemudian dilanjutkan kepada wali murid.
Tabrani menekankan, agar dalam memberikan masukan untuk membuat pedoman tersebut harus sesuai dengan referensi yang sudah ada, diantaranya adalah sesuai dengan SKB empat menteri, dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tentang pembelajaran tatap muka.
Dalam memberikan masukan terhadap pedoman tersebut, Tabrani juga mengingatkan kepada peserta yang hadir, saat memberikan masukan tidak mempersulit peserta didik, wali murid dan pihak sekolah. Artinya, dalam membuat aturan jangan mempersulit diri sendiri apalagi orang lain.
“Namun hal yang menjadi perhatian serius adalah memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tabrani juga meminta kepada sekolah saat menjalankan kegiatan belajar mengajar tatap muka harus bermitra dengan pelayanan kesehatan terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan di sekolah.
“Hal yang tidak kalah pentingnya, saat kegiatan belajar mengajar tatap muka ingin dilaksanakan sekolah, pihak sekolah harus mendapatkan izin dari wali murid. Saya akan membentuk tim penyelaras atau perumus untuk melakukan finalisasi pedoman tersebut,” imbuhnya. (satibi)