BANTENRAYA.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan perbaikan Sehubungan dengan telah diterapkannya aplikasi Coretax DJP pada tanggal 1 Januari 2025.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang dialami oleh wajib pajak.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wajib pajak atas kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur layanan Coretax DJP yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan administrasi perpajakan,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu 12 Januari 2025.
Baca Juga: Pastikan Namamu Ada, Berikut Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH untuk Januari 2025
Secara rinci sampai 9 Januari 2025 pukul 18.55 WIB, wajib pajak yang sudah sudah berhasil mendapatkan sertifikat digital/elektronik untuk menandatangani faktur pajak berjumlah 126.590.
“Sementara itu, wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak yaitu sebesar 34.401 dengan jumlah faktur pajak yang telah dibuat 845.514 dan faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui sebesar 236.221,” imbuhnya.
Beberapa upaya yang dilakukan DJP untuk memastikan layanan Coretax DJP dapat berjalan dengan baik terus dilakukan.
Baca Juga: Pesan Darurat PW GP Ansor Banten Soal Pemagaran Pantai Pesisir Utara Tangerang: TANGKAP PELAKUNYA!
Pertama memperluas jaringan dan peningkatan kapasitas bandwidth, penunjukan penanggung jawab perusahaan (role access / impersonate).
Kemudian juga penunjukan penanggung jawab kegiatan administrasi perusahaan (PIC) dalam rangka pembuatan faktur pajak.
Selanjutnya, pembuatan faktur pajak baik yang disampaikan secara biasa maupun dalam bentuk *.xml.
Baca Juga: SEGERA TIBA! Bacaan Doa Agar Umur Sampai ke Ramadhan, Lengkap dari Tulisan Arab hingga Artinya
Sampai saat ini, kapasitas sistem aplikasi coretax DJP sudah dapat menerima faktur yang dikirim dalam bentuk *.xml sampai dengan 100 faktur per pengiriman dan akan terus ditingkatkan kapasitasnya serta perbaikan fitur pencetakan dokumen faktur pajak.
Pihaknya juga akan melakukan perbaikan pada fitur pendaftaran yang meliputi pengaturan ulang kata sandi, pemadanan NIK-NPWP, pelaksanaan update data, dan penggunaan kode otorisasi sertifikat elektronik melalui pengenalan wajah (face recognition).
Lalu untuk pembayaran yang meliputi: aplikasi pembuatan kode billing, pemindahbukuan, dan pembayaran tunggakan (utang pajak) berupa STP maupun SKP.
Baca Juga: Pembelian Lahan Untuk PIK di Kabupaten Serang Dicicil, Warga Baru Kantongi DP 20 Persen
“Termasuk layanan pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh, Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN, Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan status Pengusaha Kena Pajak (PKP),” kata ujarnya.
DJP memastikan tidak ada beban tambahan kepada Wajib Pajak sebagai akibat penggunaan sistem yang berbeda antara sistem yang selama ini digunakan dengan yang baru.
“Wajib Pajak tidak perlu khawatir adanya pengenaan sanksi administrasi apabila dalam masa transisi terdapat keterlambatan penerbitan faktur pajak maupun pelaporan pajak,” kata Dwi.***





