BANTENRAYA.COM – Kecamatan Kasemen bertengger di peringkat keempat dalam pencapaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PPB-P2 Oktober 2022.
Sebelumnya Kecamatan Kasemen selalu berlangganan menempati peringkat terendah dari enam kecamatan yang ada di Kota Serang.
Perbaikan peringkat Kecamatan Kasemen dalam realisasi PPB-P2 ini diketahui pada kegiatan anugerah penghargaan pajak daerah tahun 2022 yang digelar di Hotel Horison Ultima Ratu, Kamis 27 Oktober 2022.
Camat Kasemen Ahmad Nuri mengatakan, selama hampir 10 tahun Kecamatan Kasemen selalu berada di dasar klasemen dalam pencapaian PPB-P2.
“Alhamdulillah Kecamatan Kasemen kali ini mendapat peringkat ke-4 dari perjalanan pajak yang memang hampir 10 tahun ya dibawah terus dan mendapatkan bendera hitam atau sorban hitam,” ujar Ahmad Nuri, kepada Bantenraya.com.
Ahmad Nuri menjelaskan, pencapaian ini merupakan bukti bahwa ikhtiar Kecamatan Kasemen yang selama ini dilakukan salah satunya membentuk satgas PBB, yang sering digelorakan di tengah masyarakat telah berhasil.
Baca Juga: Program Beasiswa Full Sarjana Diklaim Jadi Peran Pemkot Cilegon dalam Pemberdayaan Pemuda
“Saya memang kemarin membentuk satgas di tiap-tiap Kelurahan untuk melakukan pemungutan pajak di masing-masing Kelurahan dengan melibatkan RT dan RW nya,” jelas dia.
Ahmad Nuri menyampaikan terima kasih kepada satgas, lurah-lurah, prasatgas juga yang telah berjibaku selama 1 bulan ini yang sebelumnya Kecamatan Kasemen mendapatkan bendera hitam, karena realisasi pencapaian PBBnya terendah.
“Memang terakhir dapat 22 persen, sekarang hampir 41 persen dan ini adalah sebuah lonjakan yang luar biasa bagi kami, karena saya menyadari betul bahwa ada tumbuh kesadaran bayar pajak dari masyarakat setelah memang ada komunikasi intens dengan melibatkan beberapa stakeholder yang ada di Kecamatan Kasemen,” jelasnya.
Baca Juga: Servis Pacar Kurang Puas, Pria di Cilegon Nekat Setubuhi Anak Kandung Pacarnya
Ahmad Nuri mengungkapkan, tidak tercapainya realisasi pencapaian PBB di Kecamatan Kasemen, lantaran ada beberapa kesulitan, yang pertama bahwa ada SPPT yang sampai sekarang belum dibalik namakan kepada pemilik ke pembeli yakni masih pemilik awal.
“Yang kedua adalah pemiliknya yang jauh dari Kota Serang, misalkan di Jakarta ketika ditracking mereka tidak ketemu alamatnya, sementara pengelolaan juga tidak jelas dan yang ketiga adalah persoalan tentang yang 10 tahun dia tidak ada kesadaran untuk bayar pajak,” ungkap dia.
Hingga Desember 2022, Ahmad Nuri masang target realisasi Penerimaan PBB akan mencapai 50 sampai 60 persen.
Ahmad Nuri mengaku optimis dengan melakukan pendekatan yang masif, terstruktur dan memang persuasif kepada masyarakat.
“Ini sebuah kebanggaan juga ada keharuan bagi saya sebagai camat, ternyata masyarakat Kasemen yang dipersepsikan tidak sadar pajak, tapi ketika pemerintahnya melakukan pendekatan komunikasi persuasif, akhirnya tumbuh juga kesadaran bayar pajak. Ini bukti riil bukan hanya persoalan kesadaran sampahnya, tapi buktinya bayar pajak juga,” tandasnya. ***
